Sukoharjo (Espos)–Setelah kali ketiga tidak memenuhi panggilan legislatif, komisi I memutuskan yang datang ke Jakarta untuk meminta klarifikasi Universitas Indonesia (UI) terkait karut marutnya penyelenggaraan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Anggota komisi I, Sunarno mengatakan, Senin (8/2) berangkat ke Jakarta untuk meminta klarifikasi UI. ”Kami berangkat ke Jakarta hari ini (kemarin-red). Tapi berangkatnya malam nanti. Sesuai jadwal, Selasanya kami sudah tiba ke UI untuk meminta klarifikasi,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Senin.
Narno menambahkan, tujuan utama datang ke UI adalah meminta klarifikasi sekaligus pertanggungjawaban. ”Yang jelas dalam kunjungan nanti kami akan menanyakan kenapa setelah kami panggil lebih dari dua kali, UI tidak juga hadir. Mereka harus bisa memberikan penjelasan yang logis kepada kami,” ujar dia.
Tidak hanya soal penolakan UI untuk datang, Narno menjelaskan, pihaknya juga mempertanyakan sifat kerjasama antara universitas tersebut dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Apakah kerjasama tersebut sifatnya merupakan proyek pribadi dosen serta dekan di Fakultas Ekonomi UI ataukah memang proyek resmi yang mendapat rekomendasi rektor UI. Selanjutnya, imbuh Narno, apabila kerjasama tersebut resmi merupakan proyek institusi, FE Ekonomi harus bisa menunjukkan surat resmi dari rektor UI.
Masih berkaitan dengan agenda permintaan klarifikasi kepada UI, Narno menambahkan, memorandum of understanding (MoU) juga akan dipertanyakan. Pasalnya, komisi I menengarai ada keganjilan antara MoU yang diterbitkan UI pada 11 November dengan Surat Keputusan (SK) Bupati 810/1741/2009.
”Dalam SK Bupati disebutkan hari terakhir surat lamaran diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada 11 November. Tapi kenapa dalam MoU sudah disebut jelas jumlah total peserta tes CPNS sebanyak 13.914 orang,” ujar dia. Apakah logis, sambungnya, dalam hari terakhir pendaftaran di Sukoharjo, BKD sementara itu di Jakarta sudah membuat MoU dengan menyebutkan jelas jumlah peserta yang ikut serta.
“Dalam konsultasi dengan UI Selasa, BKD akan ikut serta. Kami harap baik BKD maupun UI bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan,” tandasnya.
Anggota komisi I, Agus Sumantri ketika dikonfirmasi menjelaskan hal senada. ”Memang kami akan ke UI. Mengenai materi pertanyaannya, intinya adalah meminta klarifikasi kepada UI tentang penyelenggaraan CPNS,” jelasnya.
aps
Kelanjutan kasus ini bagaimana ya ? update terus dong solopos, biar kita tahu hasilnya.
Buat DPRD SKH, Maju terus pantang mundur, basmi kecurangan tegakkan keadilan. Jgn dibalik ya.
Salam hormat kami, dari warga berpotensi tapi miskin, di Sukoharjo.
Salut utk wakil rakyat/DPRD Sukoharjo. Usut tuntas kasus ini. Saya yakin ada yang tidak beres dengan recruitment CPNS ini. Smoga tahun ini pengadaan CPNS bisa transparan dan bersih. Usut mafia recruitment CPNS. Jadilah pelopor utk membela keadilan di negeri ini!!