Sukoharjo (Espos)–Komisi IV menolak uang suap yang disetor kalangan pengajar di SMA Bulu dalam inspeksi mendadak (Sidak) yang mereka gelar, Kamis (11//3).
Penolakan tersebut mereka lakukan lantaran komisi IV menilai sikap para pengajar tersebut telah melecehkan institusi dewan. Hal itu disebabkan, percobaan suap muncul ketika dewan meminta data mengenai sejumlah anggaran sekolah disamping keterangan mengenai instruksi KTP, namun ditolak oleh pihak sekolah.
Salah satu anggota Komisi IV yang menggelar Sidak, M Samrodin menjelaskan, agenda yang mereka gelar kemungkinan besar telah bocor.
“Saya dan rekan-rekan komisi IV lainnya menengarai rencana Sidak ini telah bocor. Terbukti semua guru membantah adanya instruksi pengumpulan KTP. Sementara para siswa terlihat ragu-ragu menjawab ketika pertanyaan itu dilontarkan. Mereka selalu saling pandang antara satu dengan yang lain ketika kami tanya masalah pengumpulan fotokopi KTP sebagai salah satu syarat ikut ujian nasional (UN),” jelasnya ketika dijumpai wartawan seusai Sidak, Kamis.
Terkait Sidak, Samrodin menambahkan, waktunya lumayan lama. Hampir dua jam lebih Sidak digelar namun tidak menghasilkan apapun.
“Kami sangat menyayangkan sikap sekolah yang memilih bungkam ketika kami tanya masalah KTP. Pun ketika kami tanya mengenai data-data anggaran sekolah, kami tidak diberi. Ini jelas tidak transparan dan kondisi demikian jelas bisa dibawa ke ranah hukum,” tandasnya.
Disinggung alasan penolakan sekolah memberikan sejumlah data, Samrodin menjelaskan, lantaran dilarang oleh pihak Dinas Pendidikan.
“Berdasarkan konfirmasi yang saya terima, semoga salah, tadi sekolah bertanya kepada Disdik mengenai data apakah boleh diberikan ataukah justru dilarang. Dijawab Disdik tidak boleh. Dengan larangan itu otomatis sekolah tidak berani,” ujarnya.
Persoalan lain yang muncul dalam Sidak kemarin, lanjut Samrodin, ketika akan pergi dari sekolah, ada seorang pengajar yang menyodorkan dua map merah kepada mereka.
“Kata pengajar itu, mapnya untuk makan siang. Mengetahui niatan itu langsung uang kami tolak,” jelas Samrodin yang diamini anggota komisi IV lainnya, Sudarsono.
Masih terkait sikap para pengajar, Darsono menandaskan, pihaknya akan mengkonsultasikannya dengan Ketua Komisi IV, Wardoyo Wijaya.
Kepala Disdik ketika dikonfirmasi kemarin melalui telepon mengatakan siap menjelaskan persoalan munculnya instruksi KTP kepada komisi IV, Jumat (12/3). “Besok kami kan akan dipanggil oleh komisi IV. Nah di forum besok itu, akan saya jelaskan semua perihal kondisi di lapangan. Saya berharap kejadian sertifikasi dulu itu tidak terulang kembali,” ujarnya.
aps
SEGERA SAJA DILAPORKAN PADA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, PAK MENTERI SUDAH BILANG “PNS/ UNSUR DIKNAS, SEKOLAH / GURU & MURID, LURAH, PAMONG DESA DILARANG IKUT MENJADI TIM SUKSES DALAM PILKADA” KALAU NEKAT BISA DIPECAT, DIKNAS PIKIR SAJA UJIAN AKHIR NASIONAL, KERJAKAN DENGAN JUJUR, SEBAB DALAM UAN, KABUPATEN SUKOHARJO DIRAGUKAN KEJUJURANNYA, NILAI BAGUS, TETAPI KEDEPANNYA HANYA AKAN MENGHASILKAN MENTAL-MENTAL KORUPTOR. UNTUK CALON BUPATI, PILIH YANG LAIN SAJA. AWALNYA SAJA SUDAH TIDAK BAGUS, NANTI KALO JADI, SUKOHARJO TAMBAH RUNYAM.
“Isih Ana-ana wae sing kaya ngono ,mbok wis saiki podo mlaku jejeg ra toleh2 piye SETUJU ORA?”
Piye tho Jok, kat wingi kok ngawe trouble maker wae…?
Wis urusan potongan duwit sertifikasi guru durung rampung…iki malah ditambahi masalah politisasi kumpul2 fotocopy KTP..!
Ati2 yo le…tindak olo kuwi bakal ono balesane…!!
Itulah akibatnya jika penguasa menggunakan dunia pendidikan untuk kepentingan politik. Runyam semuanya. Kasihan SMA Bulu, mereka sebenarnya korban politik penguasa, tekanan dari atas begitu kuat hinga mereka tak mampu lagi berbuat apa-apa kecuali ’sendiko dhawuh’.
“Kata pengajar itu, mapnya untuk makan siang. Mengetahui niatan itu langsung uang kami tolak,” jelas Samrodin yang diamini anggota komisi IV lainnya, Sudarsono. “Jaman travel cheque kok masih ada map merah???!!!”