Sukoharjo (Espos)–Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukoharjo menilai data keuangan yang dibuat kepengurusan lama amburadul.
Sebab, data keuangan yang mereka terima bentuknya gelondongan per bulan dan tidak ada bukti pembayaran dari laporan tersebut. Berdasar data yang ditunjukkan sejumlah pengurus DPC PDIP yang baru, laporan pertanggungjawabkan (LPj) yang diberikan kepengurusan lama hanyalah LPj gelondongan pengeluaran dan pendapatan per bulan.
Rata-rata pengeluaran/bulan lebih dari Rp 20 juta bahkan ada yang mencapai ratusan juta. Dalam LPj tersebut juga tidak disertakan rincian penggunaan anggaran maupun alat bukti pembayaran, semisal kuitansi. Bendahara DPC PDIP, Sudarsono mengatakan, pihaknya kecewa dengan LPj yang diserahkan pengurus lama.
Pasalnya, kondisi LPj sama sekali tidak sesuai dengan standar akutansi yang ada. “Coba dilihat pengeluaran/bulan yang dicantumkan dalam LPj ini. Ada yang Rp 20 juta bahkan ada yang sampai Rp 200 juta. Untuk apa uang ini, kami tidak tahu karena rinciannya tidak ada. Berkali-kali saya minta LPj komplet tapi tidak pernah diberi,” ujar Sudarsono ketika dijumpai wartawan, Jumat (5/3).
Dia menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi DPC PDIP yang baru dengan DPPKAD, data bantuan sosial (Bansos) untuk partai politik (Parpol) sudah diserahkan kemarin. “Saya telpon Pak Agus (Kepala DPPKAD) katanya hari ini data sudah diserahkan. Mengenai soal itu pun kami tidak mendapat tembusan dari pengurus lama,” tegas dia.
Sementara itu, Kepala DPPKAD, Agus Santosa kepada Espos membenarkan pengurus DPC PDIP lama sudah menyerahkan LPj Bansos Parpol. Dia menambahkan, penyerahan LPj itu termasuk yang pertama karena ada beberapa Parpol yang belum menyerahkan laporan.
Mengenai LPj yang diserahkan itu, Agus mengungkapkan, sudah sesuai dengan standar akutansi yang ada yaitu sesuai dengan permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
aps
py’to mas bos>> rakyat kecil msh samsara pemerataan hak msh sepihak ehh para pejabat bikin terminal kartosuro wae spt airport di nabire>>mau dibikin py meneh sukoharjomu bos bos>>>
Hayo mana nih orang2 PDIP?kok ga ada yg komentar?jgn2 ga melek teknologi jg!capeee’ deh…
hayoo,,, gimana PDIP,,, benahi dulu internal. baru nyalon bupati sukoharjo…..
kan udah tahu bagaimana kualitas partai PDI,lha tuk ngurus laporan keuangan aja gak bisa kok,mo jagoin bupati..masak rakyat juga percaya sihh..untuk keuangan partai aja amburadul,bagaimana tentang keuangan daerah sukoharjo,,cobalah berfikir sejenak..apakah masih percaya ama mereka..apakah paantas mereka memimpin sukoharjo…cekckckckckk…heemmm
Wah nanti kalau pilih bupati, dari calon yang lain aja deh. Sebab dari awalnya saja sudah amburadul, jangan-jangan nanti rakyat juga menjadi amburadul.!
Wah, nanti jangan-jangan calon bupatinya juga akan amburadul dalam pemerintahan, tidak akan membawa kemajuan dalam segala hal. Terutama olahraganya, prestasinya jalan di tempat, atau bahkan malahan mundur? sebab tiap hari yang dipikirkir hanya masalah politik saja. Pembinaan agama dan kejujuran di nomorduakan. Rakyat Sukoharjo, mari berpikir jernih!
lha ketua ketua lamanya siapa tho..? masak juga tdk mangan sekolahan
jangan2 buat nyangoni bojone besok..!
Ya maklum pengurus sampai anggotanya tdk pernah sekolah mana bisa buat laporan yang ideal—bisanya kan hanya buat huru-hara wk wk wk