SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Kalangan legislatif yang tergabung dalam badan anggaran (Banggar) mendesak tiga pimpinan instansi mundur lantaran tidak hadir alias absen dalam rapat Banggar untuk mempertanggungjawabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) di instansi mereka masing-masing.
Berdasar informasi yang dihimpun, tiga pimpinan yang didesak mundur adalah satu orang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta dua orang kepala badan usaha milik daerah (BUMD). Satu orang kepala SKPD adalah Rusmanto yang merupakan kepala Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi (Dishubinfokom), Sutrisno yang menjabat sebagai Direktur Bank Pasar serta Hidayat sebagai Direktur Percetakan Daerah (Percada).
Ketua DPRD, Dwi Jatmoko mengatakan, pencapaian PAD seharusnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan PAD tersebut idealnya 30% dibandingkan pendapatan tahun lalu. Menjadi persoalan, imbuh Dwi, tiga instansi bukannya menaikkan atau mempertahankan PAD namun justru meminta penurunan.
Dishubinfokom meminta penurunan target tiga jenis retribusi yaitu pengujian kendaraan, terminal dan terakhir izin trayek. Dua lainnya yaitu Bank Pasar serta Percada juga meminta hal yang sama. Rata-rata penurunan PAD tersebut antara Rp 29 juta hingga Rp 186 juta.
Anggota Komisi II sekaligus anggota Banggar, Sri Joko mengatakan, prihatin dengan permintaan tiga instansi yang meminta penurunan PAD. “Bukannya naik, mereka malah minta penurunan. Oleh sebab itu kami sebagai anggota komisi II sekaligus anggota Banggar sangat prihatin dan meminta permohonan penurunan PAD ini ditinjau ulang dalam rapat Banggar,” ujarnya dalam rapat, Kamis (19/8).
Menanggapi pendapat komisi II, Dwi Jatmoko membenarkan. “Memang tidak bisa yang namanya PAD minta diturunkan dengan seenaknya sendiri. Yang benar harusnya menaikkan bukan menurunkan. Ini kan menyangkut pendapatan daerah. Oleh sebab itu kami minta masing-masing instansi bisa menjelaskan di muka peserta rapat sebagai bentuk pertanggungjawaban permohonan penurunan PAD ini,” tandasnya.
Beberapa kali dipanggil kepala Dishubinfokom tidak menampakkan diri, begitupun dua orang direktur BUMD yang lain. Setelah sekian menit menunggu, undangan rapat yang terdiri dari kalangan eksekutif mengatakan ketiganya tidak hadir alias absen. Dengan keterangan para undangan, Dwi menyatakan prihatin. “Ini merupakan bentuk pelecehan kepada Banggar. Catat itu SOLOPOS! Tulis saja,” tukasnya.
Dwi menambahkan, legislatif meminta pimpinan tiga instansi untuk menghadap Banggar kali pertama, Jumat (20/8) untuk memberikan klarifikasi. “Kalau tetap tidak mau memberikan klarifikasi dan tidak hadir untuk kali keduanya, kami minta semua pimpinan ini mundur. Kalau tidak kami yang akan merekomendasikan kepada bupati untuk mencopot mereka bertiga karena tidak pantas menyandang jabatan itu,” terangnya.
aps