SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen–Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo membuka resmi Rakercabsus PDIP Sragen, di GOR Sragen, Minggu (28/11).
Hadir dalam acara pembukaan tersebut Wakil Ketua DPD PDIP Jateng Joko Widodo yang juga Walikota Solo, Bupati Sragen Untung Wiyono, Wakil Bupati Karanganyar Paryono, fungsionaris DPP asal Dapil Sragen, Mangara Siahaan, Ketua DPC PDIP Sragen Bambang Samekto dan sekitar 700 kader PDIP Sragen.
Dalam sambutannya, Tjahjo menegaskan sikap partainya, yang meliputi beberapa hal pokok, yaitu, pertama PDI Perjuangan berkomitmen tidak akan jadi bagian dari kekuasaan yang keputusan politik pembangunannya tidak berorientasi kepada rakyat.
Pemenang Pemilu, kata dia biarlah berkuasa dan PDIP menempatkan posisi politiknya sebagai kekuatan pengontrol dan penyeimbang dalam fungsi2 konstitusionalnya.
Pemenang Pemilu, kata dia biarlah berkuasa dan PDIP menempatkan posisi politiknya sebagai kekuatan pengontrol dan penyeimbang dalam fungsi2 konstitusionalnya.
PDI Perjuangan berhak mengajukan alternatif solusi kepada setiap kebijakan pemerintah yang salah/menyimpang dari konstitusi & jauh dari janji kampanye dan tidak sesuai dengan harapan rakyat sebagai kebijakan alternatif.
PDIP, lanjut Tjahjo tidak mau terjebak pada pilihan pragmatis semata, namun demikian posisi politik strategis PDIP tetap pro konstitusi.
“Dengan kata lain dialektika dengan rakyat adalah tugas sejarah yang harus dilakukan oleh kader di semua tingkatan,” tambahnya.
Komitmen ketiga, kata Tjahjo, untuk mewujudkan soliditas pemerintahan dengan mencermati gelagat perkembangan setiap dinamika dan keputusan politik pembangunan selama setahun terakhir.
Pada kesempatan tersebut, Tjahjo juga mengemukakan bahwa partainya sudah menganalisa hasil evaluasi dari tim UP4KR yg diketuai Prof Dr Kuntoro Mangkusubroto. Dia juga menegaskan bahwa PDIP mempunyai catatan-catatan tentang kinerja sejumlah kementerian dan juga para menteri-menterinya.
Dalam kaitan tersebut PDIP berpendapat bahwa demi memenuhi harapan rakyat, maka diharapkan presiden segera melakukan reshuffle kabinet. Saat ini banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan janji kampanye Pilpres dulu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian reshuffle kabinet diharapkan dapat meningkatkan kinerja kabinet, sehingga Presiden dapat memenuhi janji-janji kampanyenya.
“PDI Perjuangan tidak berkepentingan dengan perombakan kabinet, itu hak presiden. Namun sebagai partai politik yang didukung rakyat Indonesia maka keputusan politik pembangunan harus berorientasi kepada kepentingan rakyat.
Terkait dengan penyelenggaraan Rakercabsus PDIP Sragen, Tjahjo mengharapkan momentum ini bisa dijadikan ajang untuk menjaga soliditas partai dalam rangka menghadapi Pilkada yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.(dhs)