SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sebab, gara-gara itulah organisasi kemanusiaan ini terpaksa tombok senilai Rp 35 juta tiap pekannya demi menutupi BPPD yang terus minus. “PMI Provinsi sudah berkali-kali menanyakan ke pusat. Tapi, sampai menterinya ganti, kami disuruh menanti terus” tutur Sekretaris PMI Kota Solo, Sumartono Hadinoto kepada wartawan, Jumat (6/8).
Tekornya dana PMI untuk talangan BPPD sebenarnya sudah dimulai sejak September 2009 lalu. Namun, lambannya laju birokrasi di Kementerian Kesehatan dalam mengeluarkan SK penetapan BPPD, membuat PMI terus mengencangkan ikat pinggang guna menutupi lubang-lubang pembiayaan yang minus Rp 130.000 per kantong darah. “Guyonannya itu, subsidi PMI malah lebih besar dibandingkan subsidi dari pemerintah yang hanya Rp 120.000 per kantong darah,” paparnya.
Mengacu pada Keputusan Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Tahun 2009, biaya BPPD per kantong darah kini mencapai Rp 250.000. Lantaran 60% pasien ialah pemakai Jamkesmas dan PKMS, maka segala pembiayaan harus diklaimkan terlebih dahulu. Padahal, lanjutnya, SK penetapan BPPD selama ini masih memakai SK lama yakni Rp 120.000 per kantong darah. Sehingga, kekurangnnya senilai Rp 130.000, terpaksa ditanggung PMI yang hingga setahun ini ditaksir telah mencapai Rp 1,4 miliar.
asa