SOLOPOS.COM - Lambang PDIP. (Dok Solopos)
Solopos.com, SOLO — Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menegaskan partainya siap berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
Hal ini disebabkan partai berlambang banteng moncong putih itu sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik tanah air.
“Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927. Di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Senin (22/4/2024) malam.
Menurut dia, ketangguhan PDIP menjadi koalisi maupun oposisi pemerintahan telah teruji. Ia mencontohkan ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.
“Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.
Basarah mengungkapkan sikap politik PDI Perjuangan lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei 2024 mendatang.
Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan.
“Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (rakernas) PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” ungkap Basarah.
Lebih lanjut, dia menuturkan seluruh struktur PDIP memang berhak memberikan masukan kepada Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Kendati demikian, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
“Jadi apa pun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.