SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Seorang calon bupati maupun wakil bupati tak boleh cacat moral dan sosial. Mereka harus jujur, santun, sederhana, dan berwibawa. Kami memberikan wawasan ini untuk masyarakat agar tak salah pilih,” teriak Nurrodhi, koordinator aksi, dalam orasinya.
Aktivis HMI mengajukan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon bupati maupun wakil bupati, di antaranya harus mengenal baik karakteristik masyarakat Pacitan. Sang calon pun harus memiliki rekam jejak baik.
“Tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga punya kapabilitas dalam mengelola birokrasi pemerintahan,” jelas Nurridhi.
Ketua Pengurus Daerah Aisyiah Cabang Pacitan, Indrayati, pun menuntut calon bupati maupun wakil bupati Pacitan musti putra daerah. “Seseorang calon pemimpin tidak cukup Islam saja, tapi juga harus memiliki kapasitas moral atau akhlak baik. Baik dalam hal berpenampilan, berbicara, maupun dalam bergaul,” kata dia.
Sebelumnya jaringan perempuan di daerah itu juga melakukan aksi penolakan dan mendukung pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahwa para pezina tak boleh mencalonkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah.
inilah/rif