Jumat, 31 Desember 2010 22:04 WIB Sport Share :

Bagikan tiket gratis ke pejabat, KPK segera panggil PSSI

Jakarta — KPK akan memanggil Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI terkait dengan ribuan tiket gratis yang diberikan kepada para pejabat. KPK menilai, tiket-tiket gratis kepada pejabat merupakan bentuk gratifikasi yang harus diinformasikan kepada KPK.

?Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK M Jasin, Jumat (31/12) di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

“Kemarin saya sudah menegaskan kepada Direktur Gratifikasi Pak Sigit untuk menghubungi PSSI guna meminta data tentang tiket dan undangan gratis. Ini tidak lebih dari bentuk transparansi dan mendorong penyelenggara negara untuk melaporkan dana yang bersumber dari luar sistem penggajian,” ucap Jasin.

Ia menjelaskan, apabila ditemukan ada suatu hadiah hiburan (entertainment) seperti diskon tiket, akomodasi, atau fasilitas lain, apa pun yang diterima pegawai negeri, maka itu termasuk ke dalam bentuk gratifikasi. “Ini merupakan perintah undang-undang Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi, ini perintah UU, bukan perintah saya,” ujar Jasin.

Di dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Sesuai dengan Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001, apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan hal itu kepada KPK. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Jasin meminta kepada tiap individu untuk memiliki kesadaran dalam melaporkan penerimaan gratifikasi. “Saya saja walaupun merupakan pimpinan KPK, tiap mendapat hadiah, langsung melapor ke gratifikasi. Jadi, siapa pun harus melapor,” ungkap Jasin.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes mengatakan, sejumlah tiket diberikan kepada beberapa pejabat pemerintah untuk menyaksikan pertandingan final Indonesia melawan Malaysia di SUGBK. Tiket-tiket itu antara lain diberikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, pejabat teras TNI, dan Polri.

Ketua Panitia Lokal Final Piala AFF, Joko Driyono, mengaku bahwa pihaknya memberikan sekitar 7.000 tiket untuk sponsor, lembaga pemerintah, organisasi olahraga, atau siapa pun yang punya andil dalam perkembangan olahraga rakyat ini.Kompas.com

lowongan pekerjaan
4 orang Penerjemah fasih berbahasa mandarin & 2 orang Sopir, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…