Kamis, 30 Desember 2010 19:47 WIB Kaleidoskop Share :

Pemerintahan baru, harapan baru (Boyolali-bagian I)

Awal 2010 dibuka dengan politik di Boyolali mulai menggeliat. Para tokoh Parpol mulai menjaring calon-calon yang dianggap mampu untuk memimpin Boyolali dalam lima tahun ke depan. Tak hanya Parpol besar, tetapi juga Parpol kecil yang notabene memiliki kursi sedikit di Dewan, juga tidak luput berpartisipasi untuk mengajukan calon bertarung dalam Pilkada yang digelar 9 Mei 2010 lalu.

Berbagai persiapan dilakukan penyelenggara Pilkada. Hingga hari H, muncul empat pasang calon bupati dan wakil bupati yang bertarung untuk menggantikan Bupati Sri Moeljanto dan Wakil Bupati Seno Samodro.

Tercatat pasangan Alhisyam-Sugiyarto yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, kemudian Seno Samodro yang berpasangan dengan Agus Purmanto yang diusung PDIP dan PKB, pasangan Daryono-Joko Widodo yang diusung Partai Golkar bersama Partai Keadilan Sejahtera, serta pasangan Djaka Srijanta dengan Purwasih yang diusung sejumlah partai kecil.

Pelaksanaan Pilkada awal Mei lalu itu muncul berbagai permasalahan yang mengiringi proses pergantian kepemimpinan pemerintahan Boyolali untuk lima tahun ke depan.

Mulai dari pelaksanaan pendaftaran calon hingga pelaksanaan kampanye tidak lepas dari permasalahan yang ada. Bahkan yang mencolok saat kegiatan kampanye dialogis yang menghadirkan keempat pasangan calon. Sebelum sesi dialog, ketegangan mulai muncul ketika pasangan calon mempermasalahkan background yang digunakan untuk kampanye. Mereka menilai KPU tidak netral, karena warna yang digunakan cenderung berwarna merah.

Akhirnya ketiga pasangan meninggalkan arena dialog dan hanya satu pasangan, yakni pasangan Seno Samodro dan Agus Purmanto yang bertahan. Akhirnya, dialog pun bubar.

Pemerintahan baru

Meski pelaksanaan menjelang coblosan banyak menimbulkan permasalahan, namun, pelaksanaan Pilkada Mei lalu, berhasil mengusung pasangan Seno Samodro dan Agus Purmanto menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015. Berbagai pihak berharap pasangan bupati dan wakil bupati baru itu bisa membawa angin segar perubahan bagi pemerintahan baru di Kabupaten Boyolali. Setumpuk harapan masyarakat kini bertumpu di kedua pemimpin pemerintahan Boyolali tersebut.

Hingga awal Agustus lalu, Gubernur Jateng Bibit Waluyo melantik keduanya. Dalam sambutannya gubernur meminta bupati dan wakil bupati bisa bergerak cepat dalam mengatasi permasalahan yang ada.

“Terlebih di kawasan Boyolali yang banyak penambangan pasir. Kami meminta bupati bisa serius dan menutup usaha penambangan itu,” jelas Gubernur kala itu.

Ajakan gubernur itu pun langsung disambut Bupati. Bahkan, seusai Lebaran Bupati berjanji, sudah tidak ada penambangan galian C di Boyolali.

Namun, meski sudah mengawali gebrakan hal itu, tetapi menjelang akhir tahun 2010 ini muncul sejumlah kontroversi, selama pemerintahan Seno-Agus. Hal itu terlihat dalam penataan personel pemerintahan. Ini terlihat dari karut marutnya penataan organisasi di Pemkab Boyolali. Hingga berujung pengajuan hak interpelasi anggota Dewan, atas tindakan Bupati dan wakil bupati tersebut.

Kalangan Dewan menyebut, langkah bupati melakukan mutasi itu dilakukan sebagai “balas budi” atas dukungannya dalam Pilkada Mei lalu. Selain itu, penataan ini sebagai upaya balas dendam atas dukung mendukung.

(Oleh: Ahmad Mufid Aryono–Bersambung)

lowongan pekerjaan
PT SAKA JAYA ENGGAL CIPTA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…