SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karanganyar (Espos)–Kalangan DPRD mengritik pengumuman hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang tidak menyertakan nilai yang didapat oleh para peserta.
Sementara Bupati Rina Iriani menegaskan hasil penerimaan CPNS juga disertai nilai dari masing-masing peserta meski tidak ikut dipublikasikan dalam pengumuman di media massa.
Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar Juliyatmono yang menilai mestinya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak perlu membuka lowongan seleksi CPNS. Apalagi pelaksanaan seleksi CPNS harus molor hingga enam jam lebih. BKD, menurutnya, hanya perlu membuka loket untuk membeli tiket CPNS.
“Jadi tidak perlu ada seleksi segala dengan hanya membeli tiket itu bisa masuk CPNS,” ujarnya.
Juliyatmono mengatakan rumor jual beli kursi CPNS tak sekadar isapan jempol. Ia mengungkapkan bahwa satu kursi CPNS dihargai Rp 175 juta. Juliyatmono bahkan menilai praktik semacam ini terus diikembangkan oleh panitia seleksi.
“Tahun depan tak perlu ada seleksi tertulis, tapi cukup dengan buka loket pendaftaran dengan memasang tarif tertentu,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rohadi Widodo menyesalkan sikap pemerintah yang tidak membeberkan seluruh nama-nama peserta ujian beserta nilai yang diperoleh.
Dengan kondisi ini menunjukkan sikap Pemkab yang tidak profesional dalam melaksanakan CPNS.
“Sejak awal kami telah meminta ditampilkan hasil nilai atau skor seluruh peserta. Tapi kenyataannya pengumuman kali ini mengecewakan,” tegasnya.
Rohadi mengatakan dalam pengumuman di SOLOPOS, panitia hanya menampilkan nomor pendaftaran dan nama peserta yang lolos. Namun tidak dimasukkan skor nilainya.
Senada Wakil Ketua dari Partai Demokrat Tri Haryadi menyesalkan tidak adanya skor nilai yang terpampang dalam pengumuman CPNS melalui media massa.
“Ini menunjukkan kalau Pemkab benar-benar tidak profesional. Nilai masing-masing peserta kenapa tidak terpampang,” tanyanya.
isw