Rabu, 29 Desember 2010 23:27 WIB Solo Share :

Dirintis, lahan kelurahan untuk PAUD

Solo (Espos)–Pemerintah Kelurahan Kepatihan Kulon, Jebres mulai merintis inisiasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kantor kelurahan yang akan dikosongkan tahun 2011 mendatang.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan lahan untuk lokasi pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendapat itu disampaikan Kasi Pembangunan Kepatihan Kulon, Singgih Bagyono saat ditemui <I>Espos<I> di kantornya Rabu (29/12).

“Sampai saat ini belum ada yang mengajukan pemanfaatan lahan. Tapi kami dorong supaya pemanfaatan bisa dilakukan oleh warga untuk kepentingan bersama,” ujarnya.

Namun menurut Singgih yang menjadi kendala yakni belum adanya pengurus PAUD di Kepatihan Kulon. Permohonan pemanfaatan lahan bisa ditujukan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Budi Yulistianto dengan tembusan intansi terkait.

Luas lahan kantor kelurahan yang bisa dimanfaatkan 163 meter persegi. Lahan yang tidak representatif untuk Kantor Kelurahan Kepatihan Kulon.

Lurah Sugeng Priyanto menjelaskan usulan pemindahan kantor kelurahan ke ke RT 1/RW III Kampung Joyonegaran, sebelah SMPN 26 Solo sudah mendapat lampu hijau Pemkot Solo.

Saat ini Pemkot Solo sedang mengupayakan memindah tiga kepala keluarga (KK) purnawirawan (TNI) yang selama ini tinggal di lahan itu. Rencananya ketiga KK tersebut akan dipindah tahun 2011. Sedangkan kantor kelurahan diupayakan dipindah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012.

Menurut Sugeng saat ini ketiga KK purnawirawan TNI sudah bersedia pindah. Tinggal menunggu pencairan dana kompensasi atau proses relokasi. Luas lahan di Joyonegaran sekitar 1089 meter persegi dengan letak strategis atau mudah dijangkau masyarakat.

Sementara beberapa warga RT 1/RW III, Joyonegaran, yang tinggal di lahan negara yakni Jumilah, 48, dan Dwi Lestari, 40, mengaku siap dipindahkan. “Asal rumah dan lahan layak huni,” ungkap mereka.

kur

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….