Selasa, 28 Desember 2010 08:26 WIB Sukoharjo Share :

HPPKS tolak wacana kenaikan retribusi

Sukoharjo (Espos)–Retribusi untuk pedagang pasar tradisional diwacanakan naik. Saat ini, wacana itu sedang pada tahap pengkajian oleh Pemkab Sukoharjo.

Wacana itu langsung ditolak oleh Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS) karena dianggap memberatkan pedagang pasar tradisional.

Ketua HPPKS, Fajar Purwanto, mengatakan sebagian pedagang Pasar Sukoharjo sudah mendengar rencana kenaikan tarif retribusi tersebut sejak beberapa waktu lalu.

Menurut Fajar, wacana itu tersebar dari mulut ke mulut antarpedagang di pasar tersebut.

“Kami sendiri belum tahu persis kapan kenaikan tarif akan diberlakukan karena belum ada sosialisasi resmi dari petugas pasar atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Namun yang jelas, pedagang sudah mulai memperbincangkannya,” beber Fajar kepada Espos, Senin (27/12).

Fajar mengatakan sebagian besar pedagang merasa keberatan jika tarif retribusi pasar benar dinaikkan. Pasalnya, posisi pedagang pasar tradisional semakin terjepit dengan perkembangan pasar dan toko modern sehingga menyebabkan penurunan omzet secara signifikan.

“Sekarang omzet pedagang di pasar tradisional turun drastis, kalau nanti tarifnya dinaikkan, bagaimana nanti bayarnya?” ungkap Fajar.

Fajar mengemukakan saat ini tarif retribusi untuk pedagang bervariasi. Untuk retribusi pedagang kios tipe A berkisar Rp 3.500/hari sedangkan retribusi pedagang kios di bawah tipe A rata-rata Rp 2.000-Rp 2.500/hari.

Sementara untuk retribusi pedagang yang menempati los sekitar Rp 1.000-Rp 1.500/hari.

“Belum lagi mengenai pajak tahunan, iuran kebersihan dan keamanan. Kasihan pedagang yang dagangannya tidak laku,” jelasnya.

Di samping itu, imbuh Fajar, kenaikan tarif retribusi dinilai belum layak diberlakukan lantaran kondisi fisik pasar tradisional yang kurang dari standar. Oleh karena itu, HPPKS meminta jika benar kenaikan tarif akan diberlakukan, pihaknya meminta Disperindag menyosialisasikan secara intens kepada pedagang.

“Kami minta pedagang diajak berembuk, jika memang harus dan penting dinaikkan jadi kami sudah tahu duluan,” terangnya.

Kepala Disperindag Sukoharjo, Supangat membenarkan wacana pengkajian tarif retribusi pasar. Pasalnya, sudah sekitar tujuh tahun tarif retribusi pasar tidak mengalami kenaikan.

Namun, pengkajian tarif retribusi itu belum diputuskan jumlah dan waktu mulai diberlakukan. Selain itu, pengkajian tarif merupakan kewenangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) karena berhubungan dengan pendapatan.

hkt

lowongan pekerjaan
PD.BPR BANK BOYOLALI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…