SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Menurutnya, PSSI harus dikembalikan menjadi organisasi sepakbola yang netral dan independen.
“Harus ada perubahan total. Keluarkan para politisi di PSSI, bersihkan. Orang tua diganti orang muda yang profesional dan independen,” kata Ray seperti dilansir detikcom, Senin (27/12).
Ray menilai, sekarang ini, para politisi berlomba-lomba mengklaim kecintaan mereka terhadap sepak bola sehingga mulai mengganggu pertumbuhan Timnas.
Ray menilai, sekarang ini, para politisi berlomba-lomba mengklaim kecintaan mereka terhadap sepak bola sehingga mulai mengganggu pertumbuhan Timnas.
Ia menyarankan agar Timnas diperlakukan sewajarnya dan tidak diekspos secara berlebihan.
“Ada andil politisi yang rebutan perhatian Timnas tanpa mereka memikirkan akibatnya seperti apa,” imbuhnya sambil mengkritisi dua kegiatan Timnas yang tidak ada hubungan dengan sepak bola, yaitu sarapan bersama Aburizal Bakrie dan istigosah.
Ray tidak mau terlalu menyalahkan keisengan suporter Malaysia yang mengarahkan sinar laser ke pemain Timnas.
“Jangan terlalu berlebihan. Kalau 0-1 masih wajar lah tapi kalau 0-3 itu namanya keterlaluan. Harus dicari apa penyebabnya. Apa karena semangat yang terlalu membebani mereka atau apa?” ujarnya.
Ray mengaku pesimis Timnas akan menang melawan Malaysia pada laga final leg kedua yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rabu (29/12).
“Ah, Malaysia pasti akan bertahan. Prediksi saya 2-1,” tutup Ray dengan nada kecewa.
Sekadar diketahui, struktur kepengurusan PSSI memang diisi oleh beberapa politisi, yang sebagian bahkan bermasalah. Dalam susunan pengurus PSSI Periode 2009-2011, tercantum beberapa nama anggota Parpol.
Di antaranya ada TM Nurlif (Golkar) dan Ahmadi Noor Supit (Golkar) sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI. Politisi Demokrat Achsanul Qosasih juga tercantum sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Akuntansi.
Di Komite Disiplin, tercantum juga nama politisi Hanura, Syarifudin Sudding sebagai wakil ketua. Bahkan sang Ketua Umum PSSI Nurdin Halid juga tercatat sebagai Koordinator Wilayah Sulawesi DPP Partai Golkar.
Tidak hanya kepengurusan tahun ini, dalam kepengurusan sebelumnya juga tercantum nama sejumlah politisi. Salah satunya adalah mantan anggota Komisi IX dari Partai Golkar Hamka Yandhu yang pernah menjabat sebagai bendahara.
Di antara nama-nama politisi tersebut, ada juga yang tersandung masalah hukum. Nurdin Halid pernah divonis dua tahun penjara dalam kasus korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Dia saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI).
Hamka Yandhu juga pernah terbelit kasus korupsi. Dia terbukti bersalah dalam kasus suap pemilihan DGS BI dan korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR. TM Nurlif kini juga sudah berstatus tersangka terkait kasus cek suap pemilihan DGS BI.
dtc/nad