SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)--Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo menuntaskan terlebih dulu program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun.
Hal ini menyusul rencana diterapkannya program Wajar 12 tahun di Kota Solo, paling lambat pada 2014.
Ketua DPKS, Ichwan Dardiri, saat dihubungi Espos, Jumat (24/12), mengungkapkan hingga kini program Wajar sembilan tahun belum dituntaskan Pemkot Solo.
Masih ada warga Solo yang putus sekolah atau bahkan tidak bisa mengenyam pendidikan karena tidak adanya biaya. Oleh karena itu jika program Wajar 12 tahun akan diterapkan, masalah itu harus diselesaikan terlebih dahulu.
Masih ada warga Solo yang putus sekolah atau bahkan tidak bisa mengenyam pendidikan karena tidak adanya biaya. Oleh karena itu jika program Wajar 12 tahun akan diterapkan, masalah itu harus diselesaikan terlebih dahulu.
Sementara, Kepala Disdikpora, Rakhmat Sutomo, mengatakan di era globalisasi sekarang, pendidikan di kota-kota besar dari tahun ke tahun menuntut perubahan ke arah yang lebih baik.
“Kami mengacu di Jakarta, karena progam Wajar 12 tahun ditetapkan sesuai dengan Perda Pendidikan. Sedangkan di Kota Solo sedang berjalan menuju ke arah sana. Kami targetkan 2014 Wajar 12 tahun sudah ditetapkan,” ujarnya, saat ditemui wartawan, di Kantor Disdikpora Solo, Kamis (23/12).
Jika melihat pendapatan Kota Solo saat ini, Ichwan menilai Solo belum siap menerapkan program Wajar 12 tahun.
“Program Wajar 12 tahun itu butuh dana besar. Selama ini untuk menuntaskan Wajar sembilan tahun saja, pemerintah belum bisa menanggung sepenuhnya biaya operasional sekolah. Pemerintah masih membutuhkan peran serta masyarakat. Jadi saya rasa belum siap jika diterapkan dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Seharusnya, kata Ichwan, jika Pemkot Solo akan menerapkan Wajar 12 tahun, Wajar sembilan tahun sudah dituntaskan dan semua biaya operasionalnya ditanggung pemerintah.
Ia mencontohkan, selama satu tahun dana yang dibutuhkan setiap SMA jumlahnya sekitar Rp 6 miliar. Dari jumlah itu pemerintah baru bisa mengalokasikan dana Rp 3 miliar. Sisanya ditanggung masyarakat.
“Jika program ini dipaksakan padahal keuangan daerah tidak memungkinkan, pasti akan mengacaukan program lainnya. Jadi Pemkot tetap harus realistis,” ungkapnya.
ewt/m98