SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)–Dana senilai Rp 900 juta yang dianggarkan dalam APBD 2010 Wonogiri guna membayar klaim perawatan pasien rujukan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ternyata hanya cukup untuk Januari-September lalu. Selama tiga bulan berikutnya, RSUD dr Soediran Mangun Sumarso (SMS) terpaksa tombok hingga ratusan juta rupiah.
Direktur RSUD dr SMS, Setyarini mengungkapkan selama tiga bulan terakhir pihaknya telah menalangi biaya perawatan pasien rujukan Jamkesda senilai Rp 225 juta. Dana talangan itu belum bisa diklaim karena sudah tidak ada lagi dana untuk itu dalam APBD.
“Sudah tiga bulan ini, klaim pelayanan Jamkesda rujukan belum dibayar. Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada kami, terutama komitmen kami dengan rekanan penyedia obat yang mestinya sudah harus dibayar. Demikian pula dengan uang jasa dokter,” jelas Setyarini, saat ditemui wartawan di sela-sela rapat anggaran di Komisi D DPRD, Senin (27/12).
Kendati demikian, Setyarini mengatakan hal itu tidak akan mengurangi komitmen untuk memberikan pelayanan kepada pasien rujukan Jamkesda yang merupakan golongan masyarakat kurang mampu. Pihaknya menjanjikan tidak akan menolak satu pun pasien rujukan Jamkesda hanya karena persoalan itu.
Habisnya anggaran untuk pembayaran klaim Jamkesda rujukan tersebut, kemarin menjadi salah satu bahasan dalam rapat anggaran di Komisi D. Wakil Ketua Komisi D, Ngadiyono, ditemui di sela-sela rapat mengatakan dana talangan yang telah dikeluarkan RSUD untuk membiayai perawatan pasien rujukan Jamkesda akan dibayarkan dengan dana Jamkesda tahun 2011.
Menurut Ngadiyono, anggaran untuk pembayaran klaim Jamkesda rujukan dalam KUA PPAS APBD 2011 dianggarkan Rp 700 juta. Dana itu kemudian dinaikkan menjadi Rp 900 juta pada rapat Badan Anggaran RAPBD 2011. Dia berharap anggaran tersebut bisa ditambah lagi pada rapat Badan Anggaran berikutnya.
“Sementara ini kami hanya meminta RSUD tidak menghentikan pelayanan kepada pasien rujukan Jamkesda dan bersedia nomboki dulu. Selanjutnya tombokan itu akan dibayar dengan alokasi di APBD 2011. Jika nanti terjadi kekurangan lagi, ya tentunya akan diusulkan dalam APBD Perubahan,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD, Lardi menambahkan bagaimana pun layanan kesehatan bagi warga miskin tetap harus diberikan. “Kami akan mengusahakan agar dana itu bisa ditambah dalam rapat Badan Anggaran mendatang. Komisi kami sangat serius membahas hal ini,” katanya.
shs