Minggu, 26 Desember 2010 12:49 WIB News Share :

PKS
2010 Krisis penegakan hukum

Jakarta--PKS mengkritisi kebijakan pemerintah dalam bidang penegakan hukum pada sepanjang tahun 2010. PKS menilai penegakan hukum sepanjang tahun ini dalam keadaan krisis.

“Krisis reformasi penegakan hukum sepanjang tahun 2010. Kalau tidak dilakukan perbaikan ini akan menjadi pembodohan drastis dalam penegakan hukum,”  ujar Ketua FPKS DPR, Mustafa Kamal, dalam Seminar Refleksi Akhir Tahun PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (26/12)

Mustafa mencontohkan kebijakan Presiden SBY membuat Satgas pemberantas mafia hukum. Satgas yang tidak diikuti fungsi yang jelas dianggap menjadi problem sendiri dalam hal penegakan hukum.

“Sebenarnya bukan Satgas yang diperlukan. Lebih lagi Satgas ini tidak punya legitimasi yang kuat berdasar konstitusi,” kritik Mustafa.

Satgas dianggap PKS telah mengaburkan fungsi penegakan hukum oleh institusi Polri dan Kejaksaan. Padahal Presiden hanya perlu melakukan reformasi di institusi penegak hukum.

“Apalagi anggota Satgas sering bertindak tidak proporsional,” protesnya tanpa menyebut langkah mana dari Satgas yang tidak proporsional itu.

PKS berharap Presiden SBY melakukan reformasi di penegakan hukum ke depan. Sehingga krisis penegakan hukum tidak terus terjadi. “Ini menjadi langkah Presiden intuk memperbaiki penegakan hukum ke depan,” tandasnya.

Hadir dalam acara ini, Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaaq, Sekjen PKS Anis Matta, Ketua FPKS, Ketua BKSAP DPR dari FPKS Hidayat Nurwahid, dan sejumlah pengamat politik dari LIPI.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
Kepala Produksi, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…