SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Padang – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebutkan, hanya 30 persen dari total pegawai negeri sipil di provinsi ini yang produktif akibat sistem penerimaan PNS di masa lalu yang tidak baik.
Sistem tidak baik itu terlihat dari banyak calon PNS “titipan” yang akhirnya melemahkan kinerja aparatur pemerintah, katanya dalam rilis Humas Pemprov Sumbar, Jumat (23/12).
Gubernur mengatakan, indikasi KKN dan “titipan” calon PNS di beberapa kabupaten dan kota telah merugikan daerah dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Sumbar.
Namun dia mengklaim, otonomi telah mempengaruhi kebijakan penerimaan calon PNS yang lebih bersih, jujur, adil, transparan dan objektif untuk mendapat pegawai bermental kinerja profesional.
Telah ada tujuh pemerintah kabupaten/kota di Sumbar yang bergabung dengan pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan penerimaan PNS yang bekerjasama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, tambahnya.
Ia mengatakan, sejak Gubernur Gamawan Fauzi, provinsi Sumbar telah melakukan penerimaan CPNSD dengan bersih, jujur, profesional, objektif, transparan dan menjauhkan diri dari pola KKN.
Bagi daerah-daerah yang melakukan penerimaan CPNSD dengan bersih dan bebas KKN, memang belum merasakan manfaatnya saat ini, katanya.
Tetapi, sambung Irwan, 10 tahun ke depan PNS yang diterima melalui rekrutmen bersih ini akan memberikan bukti kualitasnya dalam memajukan sistem pelayanan publik dan berpengaruh besar dalam memajukan pembangunan daerah. ant