Kamis, 23 Desember 2010 03:59 WIB Sragen Share :

Bantuan pompanisasi di Plupuh dipertanyakan

Sragen (Espos)–Realisasi bantuan pompanisasi di Desa Gentanbanaran, Kecamatan Plupuh dipertanyakan, lantaran tidak ada kejelasan.

Sebelumnya, kepala desa (Kades) Gantanbanaran, Teguh Prakosa mengaku telah mengajukan usulan pengadaan pompa air untuk menyedot air dari Sungai Bengawan Solo guna memenuhi kebutuhan air di areal pertanian sepanjang aliran Bengawan. Pengajuan yang disampaikan sejak tahun 2009 tersebut sampai kini belum ada kejelasan.

“Saya tidak tahu bagaimana. Yang pasti sudah kami usulkan sejak tahun 2009 dan sampai sekarang belum ada kejelasan. Waktu itu saya tanyakan ke DPU, tapi katanya sekarang ditangani Dinas Pertanian. Saya sendiri bingung, karena pergantian penanganan itu tak pernah ada sosialisasi,” ungkap Teguh, kepada Espos, Rabu (22/12).

Teguh merinci, dalam proposal pengadaan pompa yang diajukan tahun 2009, pihaknya mengusulkan bantuan dua unit pompa untuk mengaliri puluhan hektar lahan pertanian di dua dukuh. Dia mengaku telah memperhitungkan penggunaan pompa bakal menekan biaya produksi cukup besar, sebab petani tak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bakar dan biaya perawatan pompa air milik pribadi yang dipastikan tidak sedikit.

Dibandingkan memakai pompa pribadi yang biasa dikenal dengan istilah sumur pantek, petani bisa lebih berhemat biaya serta waktu. Sebab, jika memakai pompa dengan debit yang besar, bantuan dari Pemkab Sragen, petani hanya membutuhkan waktu paling tidak sejam untuk mengaliri 2.500 meter persegi (m2). “Kalau dengan sumur pantek, untuk mengaliri lahan seluas itu (2.500 m2-red), kami butuh semalaman,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sragen, Haryoto, saat dimintai konfirmasi menegaskan bantuan pengadaan pompa selama ini memang diberikan kepada petani melalui setidaknya tiga jalur. Pertama, melalui Dinas Pertanian, Bidang Pengairan DPU, serta lewat program P2AT. Namun, di tingkat kabupaten, selalu ada koordinasi untuk memastikan bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih. “Memang jalurnya ada beberapa, tapi kita selalu ada koordinasi,” jelasnya, Rabu.

Mengenai adanya wilayah yang belum menerima bantuan, Haryoto memastikan hal itu disebabkan karena terbatasnya dana. Selama ini, dia mengakui, anggaran untuk pengadaan pompa memang terbatas. Kendati demikian, dia menyebut anggaran pompanisasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sehingga desa yang pernah mengusulkan tak perlu bingung, sebab kelak bakal dapat giliran.

tsa

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….