Rabu, 22 Desember 2010 11:22 WIB News Share :

Mahfud pernah diancam jelang putusan gugatan Yusril

Bogor–Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD blak-blakan bercerita seputar mafia hukum. Mahfud mengaku pernah diancam seseorang yang meminta agar MK menyatakan Jaksa Agung Hendarman Supandji saat itu sah sampai akhir jabatannya.

Mahfud sebelumnya menjelaskan, jenis mafia lain bukan hanya soal uang. Tetapi, juga soal tekanan dan pengaruh keputusan melalui tekanan opini, atau blackmail. “Saya mau cerita blak-blakan saja sekarang. Soal gugatan Yusril tentang Hendarman Supandji,” kata Mahfud dalam diskusi Evaluasi Kinerja Satgas di Istana Bogor, Rabu (22/12).

Menjelang putusan, Mahfud didatangi oleh seseorang yang minta supaya MK menyatakan Jaksa Agung sah sampai akhir masa jabatannya. “Jaksa Agung bisa kerja dan diberhentikan sampai ada SK Presiden. Dia setengah mengancam. Kalau sampai Jaksa Agung dinyatakan ilegal, Indonesia bisa jadi ribut. Kami juga punya data kalau hakim MK itu terima suap. Kami punya buktinya A1,” papar Mahfud menirukan ucapan orang itu.

Mahfud lalu menjawab. “Saya bilang, saya kerja untuk negara. Kalau ada info A1, saya sikat atas nama negara,” ujar Mahfud.

Mahfud melanjutkan, orang tersebut mengatakan akan membongkar kasus suap di MK. “Hakim Anda, namanya Akil Mochtar pernah menerima uang di Kalimantan Barat untuk pemekaran daerah. Dia sudah menandatangani di kwitansinya,” kata Mahfud menirukan ucapan orang itu.

Kemudian, lanjut Mahfud, orang itu menunjukkan kwitansi. “Itu kwitansi 2003 dan sudah clear di Kejaksaan Agung. Itu bukan suap, tetapi itu biaya jamuan karena orang Pemda ini ingin mempertanggungjawabkan,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, orang tersebut tidak hanya datang sekali. “Berikutnya datang lagi, dia bilang Yusril ini buktinya sudah kuat. Kalau dia sampai masuk pengadilan, Bapak bisa ikut karena sebagai mantan menteri kehakiman. Saya bilang, saya tidak ada urusan itu. Kami sudah punya putusan,” kata Mahfud.

dtc/tiw

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….