Rabu, 22 Desember 2010 16:02 WIB News Share :

Gayus dituntut 20 tahun penjara

Jakarta--Setelah menjalani serangkaian persidangan, Gayus Tambunan akhirnya menghadapi tuntutan. Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan pegawai Dirjen Pajak itu dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

“Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara dan denda Rp 500 juta,” kata salah satu jaksa yang membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Rabu (22/12).

Pembacaan tuntutan memakan waktu berjam-jam. Mendengar tuntutan itu, Gayus tampak menundukkan kepala. Sebelumnya, Gayus tampak sibuk mencatat perkataan para JPU yang menuntutnya.

Sebelumnya, JPU menjerat Gayus dengan 4 dakwaan sekaligus atas dua perkara, yakni perkara mafia pajak terkait penanganan keberatan beberapa wajib pajak dan perkara mafia hukum terkait menyuap penyidik Polri, menyuap hakim, dan memberikan keterangan palsu.

Dalam kasus mafia pajak, Gayus didakwa bersama-sama dengan 4 orang atasannya di Ditjen Pajak, antara lain Humala SL Napitupulu dan Maruli Pandapotan Manurung, telah melakukan pidana korupsi terkait penanganan kasus dugaan korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo (SAT).

Akibatnya PT SAT yang harusnya kena pajak, menjadi tidak kena pajak. Negara pun mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp 570.952.000. Gayus dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada kasus mafia hukum, Gayus bersama-sama dengan Haposan Hutagalung didakwa telah menyuap penyidik Polri yang salah satunya adalah Kompol Arafat Enanie. Kemudian Gayus juga didakwa telah menyuap hakim Muhtadi Asnun agar membebaskan dirinya dari jeratan hukum, dengan memberikan uang sebesar 40 ribu dollar AS.

Terakhir, Gayus didakwa telah dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan penyidikan. Gayus disangka telah memberikan keterangan palsu kepada penyidik Bareskrim Polri tentang asal usul harta bendanya.

Gayus dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor, serta pasal 22 jo pasal 28 UU Tipikor.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
KLINIK BERSALIN UTAMA RB. DR. JOHAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…