Minggu, 19 Desember 2010 13:26 WIB Sragen Share :

“Jual beli” dukungan KTP dapat dipidanakan

Sragen (Espos)  –– Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Endang Larasati dan Ari Pradanawati, menilai praktik “jual beli” dukungan bagi calon bupati/wakil bupati dari jalur independen bisa dipindanakan.

Namun hal itu tergantung sikap para penegak hukum. Sejauh ini, peraturan perundangan menegaskan sepanjang dipenuhi tiga unsur maka tindakan meminta dukungan foto kopi KTP untuk maju lewat jalur independen bisa dianggap sebagai money politics. “Penegak hukum bisa menerapkan hukum progresif. Selama tiga unsur yang dimaksud undang-undang terpenuhi kepada tidak,” tegas Endang, saat ditemui wartawan, seusai menjadi pembicara dalam seminar di sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen, Sabtu (18/12).

Seperti diketahui, verifikasi faktual dukungan bagi calon bupati/wakil bupati lewat jalur independen di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) kini tengah berjalan. Sejumlah PPS mengaku menemukan dukungan dari nama yang sama untuk kedua pasangan calon. Di sisi lain, di kalangan masyarakat beredar pula kabar, satu dukungan KTP dihargai Rp 10.000.

Hal itu memunculkan dugaan, adanya praktik jual beli dukungan. Senada dengan Endang, Ari juga menilai ada peluang untuk mempidanakan pelaku money politics dengan penggalangan dukungan KTP tersebut. Kendati demikian, dia menyadari pengusutan akan sulit dilakukan sebab masyarakat diduga akan bersikap tertutup. “Ini peran penegak hukum untuk menuntaskannya,” ujar dia.

Terkait kemungkinan mempidanakan pelaku money politics dalam pengumpulan dukungan KTP, Ketua KPU Jawa Tengah (Jateng), Ida Budhiati sepakat hal itu tergantung aparat penegak hukum. Di sisi lain, dia mengakui proses ke arah itu belum didukung regulasi yang kuat. “Saya akui regulasi memang masih lemah, terutama yang memungkinkan pengusutan proses pidana selama Pilkada berlangsung lebih cepat,” tandasnya.

tsa

lowongan pekerjaan
CV PRIMEDANIE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Eropa pun Galau Ihwal Media Sosial

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/10/2017). Esai ini karya Ahmad Djauhar, Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos dan Wakil Ketua Dewan Pers. Alamat e-mail penulis adalah djauhar@bisnis.com. Solopos.com, SOLO — Kegalauan ihwal media sosial kini melanda hampir seluruh negara di…