SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Partai Demokrat menilai polemik rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bukan persoalan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Jakarta, Jumat (17/12).
“Bagus memang kalau keduanya bertemu, tapi bukan disitu titik persoalannya. Keduanya itu tidak ada masalah, semuanya baik- baik saja,” kata Ramadhan.
Menurut Ramadhan, sebaiknya saat ini waktunya berdiskusi berbincang mengenai subtansi rancangan undang-undang yang akan dibahas di DPR awal tahun depan. Sebab, keistimewaan dari DIY bukan sekadar Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Jadi kalau seandainya yang diprioritaskan adalah pertemuan maka isunya menjadi bergeser dan tidak produktif,” kata dia.
Ramadhan menilai kalau pertemuan dilakukan maka yang terjadi adalah menyenangkan pihak- pihak yang sengaja mempolitisasi RUUK DIY, yaitu mereka yang ingin merebut opini publik untuk tahun 2014.
Partai Demokrat menghormati keistimewaan dari Yogyakarta dan mengganggap Sultan adalah pemimpin terbaik saat ini. Namun, Demokrat ingin segala sesuatunya sesuai dengan aspirasi rakyat, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Tapi kenapa kita seolah-olah kita berhadapan dengan Yogyakarta. Karena menurut kita keistimewaan DIY itu final dan tidak bisa diutak-atik lagi,” kata dia.
inilah/rif