Kamis, 16 Desember 2010 11:58 WIB News Share :

PDIP anggap Mendagri sepelekan hasil paripurna DPRD DIY

Jakarta–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepakat mengangkat gubernur dan wakilnya dengan cara penetapan. Namun keputusan tersebut tak digubris Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai sikap tersebut sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap konstitusi.

“Mendagri sebagai pembina politik tidak paham undang-undang. Keputusan DPRD DIY itu adalah aspirasi masyarakat DIY,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12).

Menurut Tjahjo, tidak dimasukkannya aspirasi DPRD DIY dalam draf RUUK DIY dapat merusak sistem ketatanegaraan bangsa. Seharusnya, pemerintah mendengar hal itu sebagai suara rakyat karena lahir dari mekanisme konstitusi.

Diterangkan Tjahjo, rapat paripurna di tingkat DPRD juga bisa mewakili seluruh pemilih di DIY. Karena itu, jika disepelekan maka jajaran pemerintah, termasuk Presiden dianggap tidak memahami konstitusi.

“Fraksi kami akan mempertanyakan Mendagri yang menafikan keputusan politik DPRD yang sah,” tegasnya.

“Apa sikapnya itu mau mempermalukan Presiden? Apa mau mengebiri DPRD?” kecam Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo menegaskan, PDIP akan bersikap mengikuti suara hati masyarakat Jogja. Salah satunya, menindaklanjuti putusan DPRD. “Partai kami jelas menyerap aspirasi masyarakat DIY. Tidak bisa ditinggalkan begitu saja,” tutupnya.

dtc/rif

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….