Kamis, 16 Desember 2010 11:43 WIB News Share :

Paripurna DPR sahkan RUU Parpol

Jakarta–DPR mengesahkan RUU Partai Politik (Parpol) menjadi Undang-undang. Selanjutnya, DPR akan membahas RUU Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan mengatur lebih mendalam mekanisme pendaftaran Parpol ke pemilu.

“Apakah Paripurna DPR menyetujui mengesahkan RUU Parpol menjadi Undang-undang ?” ujar pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, meminta persetujuan Dewan.

Hal ini disampaikan Pram dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri 315 anggota DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12).

“Setuju..,” jawab anggota Dewan serentak. Pram kemudian mengetuk palu tanda pengesahan RUU Parpol menjadi UU Parpol.

Posisi parpol di dalam pemilu baru dibahas segelintir di UU Parpol. Parpol yang ingin mengikuti pemilu harus mendaftar 2,5 tahun sebelum pemilu.

UU Parpol lebih banyak membahas seputar syarat-syarat pendirian Parpol. Diatur terkait pendiri Parpol yang harus mencerminkan NKRI, dengan total pendiri Parpol 1.040 orang di provinsi seluruh Indonesia.

Selain itu parpol juga harus memiliki perwakilan di seluruh Indonesia, 75 persen perwakilan di tingkat kabupaten dan 50 persen di tingkat kecamatan. Parpol juga harus berbadan hukum tetap. Parpol juga diwajibkan memberikan pelatihan terstruktur. Pendidikan politik dalam kaderisasi menjadi poin baru dalam UU Parpol.

dtc/tiw

lowongan pekerjaan
CV.Indra Daya Sakti, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…