SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)–Proyek pembangunan jalan lingkar kota (JLK) sepanjang kurang lebih 17 km dan lebar 15 meter melalui lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Wonogiri dan Selogiri tinggal menyisakan 6,6 hektare lahan yang belum dibebaskan. Pembebasan lahan tersebut diharapkan selesai 2011 mendatang.
Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Guntur Wasito, kepada wartawan di sela-sela rapat Badan Anggaran hari kedua membahas RAPBD 2011 di Ruang Paripurna DPRD, Rabu (15/12) mengungkapkan diperlukan dana sekitar Rp 5 miliar untuk menyelesaikan pembebasan lahan tersebut.
“Kami mengusulkan Rp 5 miliar untuk penyelesaian pembebasan lahan itu. Kalau disetujui pada APBD 2011, maka pembebasan lahan itu bisa dipastikan selesai tahun depan. Usulan ini masih dibahas dalam rapat Badan Anggaran,” ujar dia.
Guntur mengungkapkan sebelummya, pihaknya telah menyelesaikan pembebasan lahan di tiga desa yaitu Bulusulur, Pokoh Kidul dan Purworejo, Kecamatan Wonogiri. Total lahan yang dibebaskan dari warga seluas 4,3 hektare. Sisanya, seluas 6,6 hektare di wilayah Kelurahan Wuryorejo, Wonogiri, serta Desa Pare dan Singodutan Kecamatan Selogiri, akan dibebaskan di 2011 mendatang.
Ditambahkannya, dari 6,6 hektare lahan itu, yang merupakan milik warga totalnya seluas 4,3 hektare. Sedangkan sisanya seluas 2,3 hektare merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Perum Jasa Tirta (PJT) I dan Perum Perhutani. Pembangunan JLK sendiri, menurut pantauan Espos sudah mulai dikerjakan sepanjang 840 meter di wilayah Bulusulur.
Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Budisena membenarkan dana untuk pembebasan lahan JLK memang masuk dalam bahasan RAPBD 2011. Namun mengenai besaran dananya masih belum diputuskan.
Sebagaimana diberitakan, JLK dibangun untuk mendukung pengembangan wilayah perkotaan Wonogiri seiring dengan pembangunan Terminal Tipe A di Krisak, Selogiri. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tersebut sudah dimulai sejak 2008 lalu. Pembebasan lahan tersebut berjalan lambat karena keterbatasan anggaran di APBD.
shs