Rabu, 15 Desember 2010 19:00 WIB Solo Share :

Pemkot bahas Raperda pengelolaan PBB

Solo (Espos)–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mulai mempersiapkan sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang akan diserahkan sepenuhnya dari pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepada pemerintah daerah paling lambat 1 Januari 2014.

Kepala Bidang (Kabid) Penagihan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solo, Kinkin Sultanul Hakim mengemukakan langkah awal Pemkot dalam mempersiapkan pengelolaan PBB  dimulai dengan membahas regulasi yang akan dituangkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah (Raperda) pada tahun 2011.

“Kami sudah menyusun Raperda tentang pengelolaan PBB untuk dibahas mulai tahun 2011 mendatang. Dan untuk penerapannya, akan dipercepat mulai 1 Januari 2013, meskipun pemerintah pusat memberikan batas waktu penerapannya baru pada 1 Januari 2014 nanti. Sebab menurut kami, Pemkot sendiri sudah siap untuk mengelola PBB tersebut mulai 2013 nanti,” ujar Kinkin ketika ditemui wartawan di Balaikota Solo, Rabu (15/12).

sry

lowongan peekrjaan
PT. Integra Karya Sentosa, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…