Rabu, 15 Desember 2010 00:15 WIB Boyolali Share :

Nihil anggaran, Dipertanbunhut tak beri bantuan benih

Boyolali (Espos)–Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut) Boyolali mengaku tak memiliki anggaran untuk memenuhi permintaan petani korban Merapi yang menginginkan adanya bantuan benih sayur.

Dispertanbunhut sejauh ini hanya bisa sebatas menampung dan memfasilitasi penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan pihak swasta. Kepala Dispertanbunhut Boyolali, Juwaris, mengaku belum ada rencana penyaluran bantuan benih dari instansinya kepada petani di lereng Merapi tahun ini. Namun bantuan dari pihak lain masih terus mengalir.

“Tanggal 18 Desember nanti akan melaksanakan program penanaman 1 miliar bibit pohon sekaligus penyerahan bantuan pascagempa di lereng Merapi,” paparnya saat dihubungi Espos, Selasa (14/12).

Ia mengatakan dari sekian desa yang terkena dampak, ada enam desa di Kecamatan Selo yang mengalami kerusakan paling parah. Desa itu yakni Klakah, Tlogolele, Lencoh, Samiran, Suroteleng dan Jrakah. Upaya rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah bencana khususnya di bidang pertanian sementara ini mengandalkan bantuan dari pusat dan provinsi.

Sebelumnya, warga Dusun Sepi, Desa Jrakah, Kecamatan Selo menginginkan adanya bantuan benih agar ladang mereka bisa segera digarap. Sebagian masyarakat di dusun tersebut masih membiarkan ladang mereka mangkrak, namun sebagian lainnya ada yang mulai menggarap meski hanya sekedar mengolah tanah tanpa melakukan cocok tanam.

“Kami mengharapkan adanya bantuan bibit dari pemerintah agar kami bisa kembali berladang,” tutur Paino, warga dusun setempat beberapa waktu lalu.

kha

lowongan pekerjaan
KLINIK BERSALIN UTAMA RB. DR. JOHAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…