Rabu, 15 Desember 2010 17:15 WIB Sragen Share :

Anggaran terbatas, 232 RTLH terkatung-katung

Sragen (Espos)–Dari 350 rumah tidak layak huni (RTLH) di Bumi Sukowati, baru 118 RTLH yang mendapatkan bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen selama 2010. Sebanyak 232 RTLH lainnya masih terkatung-katung menunggu giliran, lantaran keterbatasan anggaran.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sragen Supriyatno saat ditemui wartawan, Rabu (15/12), di ruang kerjanya. Menurut dia, pemintaan rehabilitasi RTLH dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak seimbang sejak tahun 2007 lalu. Dia mengatakan Dinsos semula mengajukan bantuan RTLH sampai 200-an rumah, namun selalu dipangkas.

“Total bantuan RTLH tahun ini dari Pemkab Sragen praktis hanya 58 unit rumah dengan nilai masing-masing bantuan Rp 2,5 juta/rumah. Untungnya kami masih mendapatkan bantuan dana dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen sebanyak 60 rumah dengan nilai yang sama. Bantuan BAZ itu sedikit meringankan beban Dinsos dengan tanggungan ratusan RTLH yang belum dapat bantuan,” ujar Supriyatno.

Menurut dia, sebenarnya ada bantuan RTLH dari Provinsi Jateng. Namun bantuan itu diberikan kepada masyarakat Sragen bukan melalui Dinsos, melainkan melalui Badan Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPKBPMD) Sragen. Nilai bantuan pemerintah provinsi (Pemprov) relatif besar, yakni mencapai Rp 5 juta/rumah. Biasanya bantuan rehabilitasi rumah itu dibarengkan dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Ratusan permohonan RTLH, terangnya, berasal dari berbagai kecamatan, hamper merata di 20 kecamatan. Pemberian bantuan itu untuk meningkatkan swadaya masayarakat dalam mengentaskan kemiskinan. “Pembangunan RTLH biasanya dilakukan secara gotong royong, sehingga nilai bangunannya melebihi nilai bantuan yang diberikan,” tukasnya.

trh

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…