Selasa, 14 Desember 2010 16:56 WIB Sragen Share :

Pemkab Sragen dinilai langgar ketentuan

Sragen (Espos)–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen dinilai melanggar ketentuan pembasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2011.

Hingga pertengahan Desember, Pemkab belum menyerahkan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2011 ke DPRD Sragen.

Akibatnya Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengirimkan peringatan tertulis melalui faksimil kepada Pemkab Sragen agar segera melakukan pembahsan APBD 2011. Faksimil itu diterima Pimpinan DPRD Sragen pada Jumat (10/12) lalu.

Berdasarkan ketentuan dalam UU 32/2004 dan PP 58/2005, persetujuan bersama Bupati Sragen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sragen harus dilakukan paling lambat pekan pertama Desember.

Terkait dengan persoalan itu Wakil Ketua DPRD Sragen, Giyanto, mendesak kepada Pemkab agar segera menyerahkan draf rancangan KUA dan PPAS APBD 2011 kepada Dewan.

“Dengan penyerahan KUA dan PPAS 2011, maka kami akan lebih cepat membahas. Kami mengakui ada kemoloran dalam pembahasan APBD 2011, mengingat pembahasan APBD Perubahan 2010 juga mengalami kemoloran,” ujar Giyanto, legislator asal Fraksi Karya Nasional (FKN).

trh

lowongan pekerjaan
Hotel Margangsa, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…