Selasa, 14 Desember 2010 12:48 WIB Ekonomi Share :

Kebijakan pembatasan premium, industri kecil bakal terpukul

Jakarta–Industri kecil selama ini masih menggunakan transportasi plat hitam untuk distribusinya. Rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang akan diterapkan mulai triwulan I-2010 diperkirakan semakin memukul industri kecil.

“Yang paling terkena dampaknya mungkin UKM dan rakyat kecil,” ujar Thomas Darmawan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman saat dihubungi, Selasa (14/12).

Thomas memperkirakan, untuk dampak ke industri makanan dan minuman besar kemungkinan masih bisa diminimalisir mengingat biaya transportasi tidak terlalu besar bebannya. Namun tetap saja hal itu akan memicu kenaikan harga makanan antara 5-10%.

“Untuk industri besar dan menengah, mereka bisa menaikkan harga yang tidak terlalu kentara sekitar 5-10%. Mereka juga bisa mengakalinya dengan mengganti kemasan yang lebih kecil,” ujar Thomas.

“Tapi UKM ini yang paling kena. Mobil untuk transportasi UKM kan tidak ada yang plat kuning, otomatis biaya transportasi akan meningkat,” imbuhnya.

Namun ia meyakini UKM-UKM di Indonesia tidak akan mati, meskipun mereka harus berhadapan dengan tingginya biaya setelah adanya pembatasan BBM bersubsidi.

“Pengusaha kita nggak mau mati, mereka akan selalu berusaha walaupun dengan berbagai cara. Yang jelas beban berat, daya beli masyarakat akan turun,” tegas Thomas.

Selain memberikan beban kepada masyarakat, Thomas juga melihat masih ada masalah sosialisasi. Ia menilai pemerintah belum memberikan sosialisasi yang cukup untuk rencana ini.

“Menurut saya masalah ini perlu disosialisasi. Kalau tidak nanti di pom bensin bisa antre, pertamax antre,” imbuhnya.

Thomas juga melihat harga makanan dan minuman akan semakin meningkat di tahun 2011. Selain karena adanya kenaikan biaya transportasi sebagai konsekuensi pembatasan BBM bersubsisi, harga makanan dan miniuman juga harus berhadapan dengan masalah buruknya cuaca.

“Tahun 2011 saya melihat semua komoditas akan naik karena ada masalah iklim. Sekarang saja produk perikanan, bahkan yang budidaya harganya sudah melonjak. Gandum rusak, ikan mulai susah dicari, ini akan menjadi problem,” ujarnya.

Seperti diketahui, Komisi VII DPR bersama tiga menteri ekonomi memutuskan pembatasan konsumsi BBM subsidi mulai kuartal I-2011, atau mundur 3 bulan dari target semula di Januari 2011. Pada akhir Maret 2011 mobil plat hitam tak lagi bisa menikmati BBM bersubsidi.

“Komisi VII DPR memutuskan implementasi kebijakan pengendalian BBM subsidi dilakukan pada akhir kuartal I-2011. Namun setelah pemerintah melakukan kajian yang harus disetujui Komisi VII terlebih dahulu,” papar Ketua Komisi VII Teuku Riefky Harsa dalam rapat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri ESDM Darwin Z. Saleh di Gedung DPR, Senayan, Selasa malam.

Namun, beberapa fraksi memberikan catatan kepada pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Fraksi PPP meminta pemerintah untuk melakukan kesiapan infrstruktur dan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat. Serta harus ada antisipasi potensi manupulasi pasar gelap BBM subsidi dengan adanya kebijakan ini.

dtc/tiw

lowongan pekerjaan
PKG 39, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pelayanan Medis Olahraga

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (18/10/2017). Esai ini karya Rumi Iqbal Doewes, dosen di Program Studi Kepelatihan Olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah king.doewes@staff.uns.ac.id. Solopos.com, SOLO–Pencinta sepak bola Indonesia pantas berduka….