Selasa, 14 Desember 2010 14:05 WIB Tak Berkategori Share :

Analis UGM
Daerah Istimewa Surakarta? Sulit dilakukan...

Jogja–Analis politik Universitas Gadjah Mada (UGM), AAGN Ari Dwipayana, berpendapat upaya membentuk ‘Daerah Istimewa Surakarta’ sangat sulit dilakukan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain sejarah dan sosiologi politik yang berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Sebenarnya kalau melihat ke sejarah awalnya, ada empat kerajaan yang mendapat piagam kedudukan keistimewaan yaitu Kesultanan Deli, Kesultanan Bone, Keraton Surakarta dan Keraton Jogja. Tetapi dengan proses berjalannya waktu hanya keraton Yogyakarta saja yang bertahan,“ kata pengajar di Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM itu, Selasa (14/12).

Menurut Ari, adalah keberhasilan Sultan Hamengku Buwono IX yang memimpin Keraton Jogja melakukan proses demokratisasi. Yogyakarta berhasil meleburkan tata kesultanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Ya, antara tahun 1945-1950 di Indonesia memang penuh proses demokratisasi. Dan sekali lagi yang bertahan adalah Keraton Jogja,“ tuturnya.

Rahasia Jogja bertahan itu karena proses sejarah dan sosiologi masyarakat yang berbeda dengan tiga bekas kesultanan lain. “Misal kita bandingkan ya, antara Surakarta dan Jogja. Di Surakarta pernah terjadi pemberontakan anti-swapraja. Waktu itu para pemangku jabatan di Keraton dibunuh oleh mereka yang antiswapraja. Padahal di Yogyakarta, proses demokratisasi Keraton berjalan dengan mulus,“ ujarnya.

“Nah sekarang kalau dilihat dari kondisi sosiologis politik masyarakatnya, maksudnya adalah tingkat penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Keraton denngan label istimewa tersebut. Kan jelas beda,” katanya.

Kemudian, untuk mengajukan atau mungkin menagih kembali hak istimewa untuk dijadikan sebagai sebuah proses politik nasional perlu dilihat juga mengenai siapa yang menginginkan dan mengusulkan. “Untuk menjadi proses politik nasional sepertinya untuk ‘Daerah Istimewa Surakarta’ sulit. Karena yang mengajukan untuk menjadi daerah istimewa adalah berdasar konsensus daerah bukan konsensus entitas,” katanya.

Di tengah kontroversi soal Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, sejumlah warga Surakarta meminta dijadikan wilayahnya dijadikan daerah istimewa seperti halnya Yogyakarta. Hari ini, Selasa 14 Desember 2010, sekitar 200 orang berkumpul di trotoar Jalan Jogja-Solo, tepatnya di dekat gapura perbatasan DIY dan Surakarta. Di selatan Candi Prambanan.

Koordinator komunitas pendukung Provinsi Daerah Istimewa Surakarta, Sutardi mengatakan, deklarasi ini dihadiri perwakilan masyarakat tujuh kabupaten. “Ada Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, dan Sragen,” kata dia kepada wartawan, Selasa siang.

Kata dia, acara ini untuk mengingatkan semua pihak agar status Daerah Istimewa dikembalikan pada Surakarta. “Dengan tujuan demi kemakmuran dan kemajuan budaya Jawa karena Surakarta sumber budaya Jawa,” kata dia.

vivanews/rif

lowongan pekerjaan
Harian Umum SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…