SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karanganyar (Espos)--Ujian seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi umum tahun 2010 di Kabupaten Karanganyar terancam diulang.
Hal ini lantaran dikhawatirkan terjadi kebocoran soal terkait kekacauan keterlambatan ujian CPNS hingga diundur hampir enam jam lebih dari yang dijadwalkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dinilai sebagai pihak paling bertanggungjawab atas amburadulnya pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karanganyar Teguh Widayatmo kepada <I>Espos<I>, Minggu (12/12), mengatakan akan meminta pertanggungjawaban Pemkab terutama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat terkait kekacauan pelaksanaan CPNS tahun ini.
“Kami akan panggil BKD untuk kami mintai pertanggungjawab atas segala persoalan ini. Kami sudah berulang kali meminta menggandeng UNS atau UGM, bukan ITB. Tapi Pemkab tetap ngeyel gandeng ITB,” tegasnya.
“Kami akan panggil BKD untuk kami mintai pertanggungjawab atas segala persoalan ini. Kami sudah berulang kali meminta menggandeng UNS atau UGM, bukan ITB. Tapi Pemkab tetap ngeyel gandeng ITB,” tegasnya.
Menurut Teguh, yang paling dikhawatirkan dari kekacauan ini adalah bocornya soal ujian CPNS dengan daerah lain. Jika memang nantinya pihaknya menemukan adanya kesamaan soal ujian CPNS dengan daerah lain yang dilaksanakan lebih dahulu dari Karanganyar, maka akan ditempuh langkah-langkah lanjutan. Salah satunya dengan mengulang pelaksanaan ujian CPNS.
“Yang kami khawatirkan jika terjadi kebocoran soal. Dan kalau memang itu ada (kebocoran soal-red) ya terpaksa harus diulang,” tegasnya.
“Hasil Sidak relatif kondusif. Kami hanya temukan peserta yang keleleran dan ini kasihan karena pikirannya tidak segar harus menunggu berjam-jam,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan kekacauan dalam pelaksanan CPNS di Karanganyar menunjukkan ketidakprofesionalan Pemkab menyelenggarakan CPNS secara mandiri. Pelaksanan ujian CPNS Karanganyar, lanjutnya, harus dinyatakan tidak sah dan harus digelar ulang.
“CPNS Karanganyar tidak sah. Pertama tidak menginduk Provinsi dan mandiri yang ternyata kacau seperti ini harus diulang,” tegasnya.
Mestinya, Boyamin mengatakan Pemkab tidak menggandeng ITB dalam menggelar CPNS. Tapi menggandeng universitas terdekat, yakni UNS atau UGM. Namun demikian, dia menambahkan Pemkab justru menggandeng ITB yang ditengarai penunjukkan tersebut untuk menghindari adanya pengawasan ekstra dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS.
Masyarakat akan semakin sulit untuk melakukan pengawasan karena lokasi ITB yang cukup jauh dari Kabupaten Karanganyar. “Inilah kok aneh sejak pertama Karanganyar gandengnya ITB. Kenapa tidak UNS atau UGM,” tuturnya.
isw