SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Kalangan DPRD Kota Solo meminta Pemerintah Pusat berkontribusi dalam upaya merevitalisasi Masjid Agung Solo. Selama ini, bantuan dana untuk merevitalisasi cagar budaya tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kota Solo.
Wakil Ketua DPRD Solo, Muhammad Rodhi kepada wartawan, Jumat (10/12), mengakui Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kota Solo tidak mengalokasikan dana untuk revitalisasi Masjid Agung di tahun 2011 nanti. Menurutnya, alokasi untuk revitalisasi Masjid Agung dari APBD Kota Solo senilai Rp 1 miliar sudah cair pada tahun 2010 ini. Akan tetapi, katanya, Banggar telah membahas pencairan bantuan dana dari APBD I Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) senilai Rp 1 miliar.
Kendati demikian, M Rodhi mengakui, alokasi anggaran senilai Rp 1 miliar dari Pemprov Jateng itu belum cukup untuk menutupi kekurangan dana dalam revitalisasi cagar budaya tersebut. Pasalnya, dibutuhkan total dana senilai Rp 7 miliar untuk merenovasi semua bagian yang rusak di Masjid Agung. “Kerusakan sudah tampak di sana-sini. Kalau cuma mengandalkan dana senilai Rp 1 miliar itu pasti belum cukup,” terang M Rodhi didamping Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno.
Untuk menutupi kekurangan itu, M Rodhi berharap bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Budaya dan Pariwisata (Kemenbudpar). Hal senada juga dikemukakan Ketua DPRD Solo YF Sukasno. Menurutnya, selama ini upaya revitalisasi Masjid Agung Solo menggunakan dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan ABPD Kota Solo. “Selama ini pemerintah pusat belum berkontribusi dalam menjaga kelestarian cagar budaya tersebut. Sekarang lah saatnya Pemerintah Pusat memberikan sokongan dana untuk merevitalisasi Masjid Agung,” tutur Sukasno.
Terpisah, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Setda Pemkot Solo, Nur Hariani mengaku sudah mengusulkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) kepada Kemenag. Namun, Nur enggan merinci total dana yang diusulkan tersebut. “Proyek pemugaran Masjid Agung dilakukan secara bertahap agar tetap bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, pencairan dananya nanti juga akan bertahap,” tukas Nur.
mkd