Sabtu, 11 Desember 2010 19:58 WIB News Share :

Rencana pemindahan Ibukota Jakarta diusulkan ditunda

Jakarta--Pemerhati Perkotaan Wicaksono Sarosa, meminta pemerintah menunda wacana pemindahan Ibukota Jakarta. Wicak khawatir terjadi penggunaan alokasi bujet yang tidak sesuai perencanaan.

“Untuk sekarang jangan dulu. Pemindahan Ibukota mahal dan berdasarkan pengalaman, pemindahan Ibukota mengeluarkan bujet tidak sesuai dengan perencanaan,” kata pria yang akrab disapa Wicak ini.

Hal itu diungkapkannya dalam diskusi ‘Ibukota Baru Indonesia, Perlukah?’, di Kafe Domus, Jl Veteran I, Jakarta Pusat, Sabtu (11/12).

Dia mengkhawatirkan dalam pembangunan Ibukota baru nanti, pembangunan lebih fokus ke pembangunan kebutuhan pemerintah sendiri.

“Yang jadi masalah penggunaan bujet itu sendiri. Pembangunan awal disibukan untuk membangun Istana Presiden, rumah pejabat pemerintahan, itu akan menjadi moral hazard pemerintah dan rakyatnya,” terang laki-laki yang meraih gelar doktor di University Of California at Berkeley.

Wicak menuturkan ada baiknya pemerintah menginvestasikan dana perpindahan ibukota untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan.

“Lebih baik diinvestasikan untuk daerah yang membutuhkan seperti pembangunan jalan atau sarana prasarana yang dibutuhkan daerah itu,” tambah Wicak.

Dia menambahkan, secara aspek politis populis masyarakat akan menerima wacana pemindahan Ibukota Jakarta. Namun, jika dalam pelaksanaannya pemerintah lebih sibuk membenahi kebutuhan pribadinya dikhawatirkan kondisi akan berbalik.

“Kalau pemerintah lebih memilih mengurus dirinya sendiri, 10 tahun keadaan akan berbalik, rakyat akan sebel lihat pemerintah ngurus dirinya sendiri bangun istana sementara infrastruktur masih rusak,” tegas Wicak.

Dia menawarkan solusi agar kegiatan pemerintahan dipindahkan ke beberapa daerah. Dia mencontohkan BUMN yang banyak berpusat di Bandung.

“Kita harus mendorong konsentrasi baru di luar Jawa agar distribusi pemerintahan merata,” ujar Wicak.

dtc/nad

Lowongan Pekerjaan
QUALITY CONTROL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…