SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Boyolali (Espos)–Upaya rekonstruksi wilayah korban Merapi di Kabupaten Boyolali untuk tahap awal diprioritaskan dilaksanakan di Desa Tlogolele, Kecamatan Selo. Anggaran tak tersangka senilai Rp 300 juta telah disiapkan.
Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan akses berupa penambalan jalan, perbaikan drainase yang hancur dan pemenuhan kebutuhan air bersih warga di desa yang masuk dalam radius 5 km dari puncak Merapi itu.
Ditemui Espos di kantornya, Kamis (9/12), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Perhubungan dan Kebersihan (DPUPPK) Kabupaten Boyolali, Ir Haryono, mengaku mengalami masalah dengan keterbatasan waktu yang tersedia. Sesuai aturan, rekonstruksi yang menggunakan anggaran APBD 2010 tersebut harus sudah rampung pada 20 Desember mendatang. Ditambah lagi kondisi wilayah yang belum sepenuhnya aman.
“Dengan ketebalan debu yang masih tinggi, mungkin kami baru bisa melakukan penambalan-penambalan jalan yang rusak, drainasi yang jebol dan perbaikan saluran air di Tlogolele,” jelasnya.
Sedang upaya rekonstruksi dan rehabilitasi untuk wilayah lainnya belum bisa dipastikan waktunya menunggu bantuan dari BNPB turun.
Lebih lanjut, Haryono mengungkapkan bisa menaksir total nilai kerugian material kerusakan infrastruktur akibat bencana Merapi. Hingga Kamis (9/12), data DPUPPK mencatat sedikitnya lima jembatan di Kecamatan Selo dan Cepogo dan Musuk putus diterjang lahar dingin.
Kerugian sementara diperkirakan mencapai lebih dari Rp 20 miliar. Jumlah ini dipastikan akan bertambah seiring dengan terus masuknya laporan mengenai jembatan rusak dan infratsruktur dari sejumlah desa.
DPUPPK saat ini masih fokus pada pendataan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak. Data ini sebagai dasar untuk mengajukan permohonan bantuan rekonstruksi korban Merapi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara lima jembatan yang putus adalah jembatan Kali Ladon, Bangunsari, Paras I, Wonopedut dan Songgo Bumi. Laporan terakhir yang masuk DPUPPK jembatan Sangkal di Cepogo pun telah putus, hanya saja belum dilakukan pengecekan lapangan.
Tindak lanjut DPUPPK terhadap putusnya jembatan yang beberapa di antaranya merupakan akses utama penghubung antardesa baru sebatas pendataan dan pengukuran. Haryono mengaku keterbatasan anggaran yang tersedia serta banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan menjadi kendala untuk menindaklanjuti secara cepat putusnya jembatan-jembatan itu.
“Pada prinsipnya kami tetap concern, kalau memang ada jalan memutar ya gunakan jalan itu dulu,” papar Haryono yang enggan dibilang pihaknya lepas tangan.
kha