Jumat, 10 Desember 2010 13:45 WIB News Share :

Refly anggap pelaporan dirinya sebagai serangan balik

Jakarta–Refly Harun tak gentar dengan rencana Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar yang akan melaporkan dirinya ke KPK. Refly menilai pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sesuai rekomendasi tim investigasi soal dugaan suap di MK.

“Pelaporan itu biasa, itu serangan balik. Kalau mau dilaporkan ke KPK malah bagus,” kata Refly saat dihubungi, Jumat (10/12).

Dia menjelaskan, niat melaporkan justru positif. Namun yang dia heran, kenapa seolah-olah Akil Muchtar yang panik. Tidak pernah dirinya maupun tim membuka kasus apa dan nama hakim yang menangani kasus itu.

“Kita aneh saja, ini kan disampaikan secara tertutup kepada Ketua MK. Tim investigasi tidak menyebut siapa-siapa, ada yang kebakaran jenggot, ketakutan. Ini justru publik bertanya-tanya,” jelasnya.

Sebelumnya, Akil menegaskan akan melaporkan tudingan dugaan percobaan suap ke KPK selepas salat Jumat. Terlapor adalah Refly Harun dan Bupati Simalungun, JR Saragih.

Akil Mochtar mengaku siap akan segala risiko hukum atas pengaduan itu. “Saya atau mereka (Refly Harun dan JR Saragih) yang masuk penjara. Ini kan konsep pidana,” kata Akil dalam konferensi pers di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat.

Pengaduan itu berdasarkan keterangan Refly Harun dan Mahesa Prabandono yang mengatakan Bupati Simalungun, JR Saragih, akan menyogok Akil Rp 1 miliar. Mahesa adalah kuasa hukum yang satu tim dengan Refly. Di sanalah terjadi transaksi tawar menawar pada 22 September 2010. Disebut Refly, uang Rp 1 miliar itu untuk hakim MK.

“Di situ disebutkan, juga ditunjukkan konsep putusan Yusril dan Susno,” beber Akil.

“Mereka mengambil uang sebelum putusan, mengapa tidak lapor? Kalau tidak berani lapor polisi ya ke Ketua MK,” kata Akil yang menangani kasus Pilkada Simalungun.

dtc/tiw

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….