SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Pilihan ini membuat posisi dua anggota Fraksi Demokrat DPR dari DIY, Roy Suryo dan Agus Bastian, menjadi sulit.
Namun Roy, menyatakan berkomitmen mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditetapkan dipegang Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam.
“Saya akan menjaga keistimewaan,” kata Roy Suryo melalui telepon, Kamis (9/12). “Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat Jogja yang memilih saya,” kata Roy yang terhitung kerabat Paku Alam itu.
Apakah Roy siap berbeda pendapat dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat terkait ini? Roy tidak menjawab langsung, namun menyatakan, soal keistimewaan Jogja tersebut harus dibahas dengan kepala dingin.
Roy mengaku sudah pernah menanyakan langsung pada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, soal RUU ini. Roy pada kesempatan itu menyatakan dirinya pendukung kuat Gubernur DIY ditetapkan. “Bahkan saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, saya yang menanyakan soal itu,” katanya.
Karena itu, Roy Suryo menyatakan akan tetap bertahan di DPR untuk memperjuangkan keistimewaan ini. “Meski saya di Komisi I, bukan Komisi II yang membahas RUU Keistimewaan, saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa,” kata Roy. “Saya menegaskan bahwa saya adalah pembawa aspirasi rakyat Jogja, yang memilih saya,” katanya.
Hari ini, Paguyuban Dukuh di Bantul meminta Roy Suryo mundur dari DPR karena dinilai tidak memperjuangkan aspirasi rakyat Jogja. Paguyuban ini menyatakan, Roy Suryo terkesan diam dan takut.
Fraksi Partai Demokrat di DPR sendiri sudah berembug secara internal untuk menyikapi suksesi kursi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fraksi terbesar di parlemen itu resmi mengusulkan agar Gubernur DIY ditentukan lewat pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Sudah kami bicarakan di internal fraksi. Harus ada mekanisme pembatasan periodisasi yang jelas terkait masa jabatan gubernur. Sultan Jogja tidak bisa otomatis menjadi gubernur seumur hidup,” kata anggota Komisi II Bidang Pemerintahan DPR dari Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu.
Pada pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta periode 2004-2009 lalu di DPR, Demokrat juga kukuh pada sikap yang sama, bertentangan dengan sikap fraksi-fraksi lain yang menyepakati mekanisme penentuan Gubernur DIY lewat mekanisme penetapan. Dengan demikian, tidak ada yang berubah dengan sikap Demokrat.
vivanews/rif