SOLOPOS.COM - Prabu Kusumo-Andi Mallarangeng
Jakarta–Adik Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabu Kusumo, memutuskan untuk keluar dari Partai Demokrat. Mundurnya Ketua Demokrat Jogja itu akan merugikan partai secara psikologis.
“Bagaimanapun juga, Prabu Kusumo itu sejak lahir sudah menjadi keluarga kerajaan, jauh sebelum dia menjadi anggota Demokrat. Mundurnya Prabu ini sangat merugikan Demokrat secara psikologis dan simbolik,” kata peneliti senior Lembaga Survei Indonesia ((LSI), Burhanuddin Muhtadi, Kamis (9/12).
Meski rugi secara psikologis dan simbolik, belum tentu mundurnya Prabu Kusumo itu akan merugikan Demokrat secara elektoral atau basis masa pemilihan. Karena menurut Burhanuddin, kemenangan Demokrat pada 2009 lalu di Jogja lebih karena faktor fenomena nasional.
“Perolehan Demokrat secara umum di 2009, termasuk di Jogja, itu lebih didorong fenomena nasional. Bukan faktor lokal. Itu pemilu-nya SBY,” ujar pengamat politik yang meraih S2 bidang ilmu politik di Australian Natinal University (ANU) pada tahun 2008 itu..
Burhanuddin menilai Prabu Kusumo saat ini sedang mengalami masa-masa yang sangat dilematis. Kondisi ini tercipta di tengah polemik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, yang berujung pada pro dan kontra pemilihan atau penetapan Gubernur DIY.
Mundurnya Prabu dinilai sebagai salah satu dari sekian panjang episode polemik RUUK Yogyakarta. Proses masih panjang. Draf RUUK Yogyakarta belum juga masuk DPR. Belum lagi proses public hearing dan sebagainya.
Bagi Burhanuddin, Prabu Kusumo sebaiknya dilirik partai-partai besar, seperti Golkar dan PDI Perjuangan. Meski tidak perlu saat ini untuk merekrut Prabu Kusumo, tetapi upaya itu sebaiknya dirintis sejak awal.
“Saya kira partai besar non-Demokrat memiliki kepentingan untuk merayu Prabu Kusumo. Tapi saya pikir, Prabu juga tidak mungkin dalam waktu dekat pindah partai. Nanti akan dicap kutu loncat,” ujar dia.
vivanews/rif