SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jogja— Bupati Bantul Sri Suryawidati bukan hanya bicara mendukung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dipegang Sultan Yogyakarta. Hari ini, Bupati ikut demonstrasi mendukung penetapan bersama Wakil Bupati Sleman Yuli Satyarahayu.
Bupati Bantul dan Wakil Bupati Sleman mengungkapkan dukungan pada mekanisme penetapan yang sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Menurut Yuli, Gubernur ditetapkan dipegang Sultan Yogyakarta merupakan amanah dari masyarakat Sleman sehingga dirinya sebagai pemimpin akan mengawal amanah rakyat Sleman.
“Kami akan mengusung bulat jabatan gubernur dengan penetapan yang tak lain adalah Sultan (sebagai) Gubenur dan Paku Alam (sebagai) Wakil Gubernur DIY,” katanya, Rabu (8/12).
Kedua kepala daerah ini hadir bersama ribuan orang dari partai dan unsur masyarakat yang mendatangi gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Jogja. Juga tampak Ketua DPRD Kabupaten Sleman dan anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Edi Miyati, di antara barisan itu.
Wakil Ketua DPD PDIP DIY, Eko Suwanto, dalam orasinya di hadapan ribuan masa moncong putih dan elemen masyarakat yang lainnya menegaskan bahwa Jogja punya kontribusi besar terhadap NKRI maka sudah selayaknya DIY mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat dengan penetapan jabatan gubenur dan wakil gubernur DIY.
“Pemerintah kala itu juga mengakui Jogja sebagai Daerah Istimewa. Sultan dan Paku Alam ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY,” katanya.
Eko menegaskan PDIP melihat fakta sejarah maka tidak ada kata lain bagi DIY penetapan merupakan harga mati dan tidak ada pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur DIY. “Pemerintah jangan main-main dengan RUUK DIY, karena kami siap mati untuk keistimewaan DIY,” ujarnya sembari disambut tepuk meriah dari masa pendemo.
Ketua Paguyuban Dukuh di DIY (Paguyuban Ismoyo) Mulyadi, menyatakan kedatangan ribuan warga Jogja ke Gedung DPRD Provinsi DIY ini untuk menagih janji anggota dewan terkait polemik RUUK DIY. “Minggu kemarin kami datang ke sini dan anggota dewan menjanjikan minggu ini akan memberikan sikapnya. Kami datang untuk menagih janji mereka,” katanya.
Mulyadi menambahkan siap untuk datang dengan masa yang lebih banyak lagi jika pemerintah pusat masih berkukuh dengan pemilihan untuk jabatan gubernur karena tidak sesuai lagi dengan harapan masyarakat.
”Pemerintah pusat jangan mempermainkan masyarakat Jogja dengan keistimewaan versi mereka karena kami siap membela keistimewaan Yogyakarta. Penetapan merupakan harga mati,” kata Mulyadi.
Soal penetapan atau pemilihan ini sendiri belum jelas. Pemerintah belum memberikan draf RUU Keistimewaan Yogyakarta kepada Komisi II DPR untuk dibahas.
vivanews/rif