Rabu, 8 Desember 2010 23:36 WIB News Share :

Adik Sultan resmi mundur dari Partai Demokrat

Yogyakarta — Adik Sri Sultan Hamengkubowuno X, Gusti Prabukusumo resmi mundur dari Partai Demokrat. Gusti akan menyerahkan kartu tanda anggota sekaligus jabatan sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat DI Yogyakarta.

“Saya mundur sebagai ketua DPP PD DIY dan sebagai anggota Partai Demokrat. Saya tetap memegang teguh dan membela harga diri serta martabat ayah saya dan almarhum Pakulam VIII,” ujar Gusti saat berpamitan dengan rekan-rekannya di Hotel Bifa, Jl Perintis Kemerdekaan, Yogyakarta, Rabu (8/12).

Menurut Gusti, iming-iming jabatan gubernur utama yang ditawarkan pada Sultan hanya omong kosong. Posisi itu ibarat macan ompong.

Gusti mengaku lega dengan keputusan mundur ini. Dia merasa keputusan ini adalah yang paling tepat.

“Dengan mundur saya merasa lega dan tidak ada beban lagi. Kepada teman-teman yang mendukung penetapan saya harap tidak ada eweuh pakeweuh lagi,” tambahnya.

Gusti mengaku sempat tersinggung juga dengan perkataan politisi Demokrat Ruhut Sitompul dan Amir Syamsuddin yang mengatakan di Yogya tidak akan bisa rakyat jelata menjadi gubernur. Hanya darah biru saja yang bisa menjadi gubernur.

“Ucapan itu menyakiti harga diri saya,” akunya.

Gusti pun mengaku kecewa tidak diberitahu adanya pemanggilan sejumlah pengurus DPD DIY ke Cikeas. Padahal sebagai Ketua DPD, harusnya dia diberi tahu dan diajak.

“Saya mundur tidak mengajak siapa pun. Itu keinginan diri sendiri bahkan saya tidak mengajak anggota dewan, pengurus maupun simpatisan. Saya tidak akan kembali lagi,” tegas dia.


dtc/tya

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…