SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)--Kalangan anggota DPRD mempertanyakan evaluasi jabatan sekretaris desa (Sekdes) setelah jadi pegawai negeri sipil (PNS). Pertanyaan itu muncul berkaitan masih banyaknya desa yang saat ini tak punya Sekdes karena pejabat sebelumnya pensiun atau meninggal dunia.
Data yang diperoleh Espos dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), saat ini ada 66 desa yang tak punya Sekdes. Meski jabatan itu bisa diisi oleh PNS lainnya, BKD mengaku kesulitan mengisi karena keterbatasan personel di Pemkab.
Hal itu menjadi salah satu bahasan dalam rapat dengar pendapat mengenai evaluasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) antara Komisi A DPRD dengan instansi terkait di Pemkab Wonogiri, Rabu (8/12). Adalah Sekretaris Komisi A DPRD, Tuharno yang mengawali pembahasan mengenai evaluasi Sekdes dalam rapat di Ruang Komisi A tersebut.
“Mohon dijelaskan, Sekdes yang sudah diangkat jadi PNS, sejauh ini bagaimana evaluasinya? Karena sepanjang pengamatan saya, hampir 90% jabatan Sekdes yang ditinggal pejabat sebelumnya yang pensiun, belum diisi. Perlu ada langkah yang diambil karena kekosongan jabatan itu bisa mengganggu kinerja pemerintah desa,” jelas Tuharno.
Menanggapi pertanyaan itu, Sekretaris BKD, Imron Ruspandi, mewakili Kepala BKD, Rumanti Permanandyah yang tak bisa hadir karena tengah rapat persiapan tes seleksi CPNS di Semarang mengungkapkan evaluasi Sekdes, sesuai jabatannya mestinya dilakukan oleh camat setiap tahun. Sedangkan mengenai jabatan Sekdes yang kosong, kepada wartawan seusai rapat, Imron mengatakan ada di 66 desa dari total 251 desa.
“Jabatan tersebut sebenarnya bisa diisi oleh PNS lain. Tapi dalam hal ini, BKD agak kesulitan karena personel PNS yang ada di Pemkab juga terbatas. Tapi kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi jabatan itu,” ujar dia.
shs