Selasa, 7 Desember 2010 09:51 WIB News Share :

Pemulangan jenazah Kikim terhalang birokrasi rumit

Jakarta–Setelah dianiaya semasa hidupnya hingga tewas, jenazah Kikim Komalasari masih tertahan di Arab Saudi.

Jenazah TKW asal Cianjur, Jawa Barat, tersebut hingga saat ini belum jelas kapan bisa dipulangkan ke Tanah Air karena terhalang rumitnya birokrasi.

“Pemulangan jenazah Kikim ke Indonesia masih menunggu proses hukum dan perijinan dari pemerintah setempat. Diantaranya perijinan dari Kejaksaan Abha, Kepolisian Abha, Badan Investigasi Abha dan terakhir exit permit dari Imigrasi Abha,” keluh Menakertrans, Muhaimin Iskandar, dalam siaran pers yang dilansir detikcom, Selasa (7/12).

Selanjutnya, tambah Muhaimin, beberapa waktu lalu KJRI Jeddah telah menerima surat pernyataan dari ahli waris mengenai permintaan pemakaman di Indonesia serta telah dilakukan otopsi dan visum oleh pihak kepolisian setempat.
Pemerintah, tambah Muhaimin, akan terus mengawasi dan memonitor perkembangan kasus dan berupaya mempercepat proses pemulangan Kikim ke Tanah Air.

“Dari sejak awal pemerintah melalui Kedutaan Besar RI di Riyadh dan KJRI telah berupaya untuk menangani permasalahan almarhum Kikim dan telah melaporkan kepada Kepolisian sehingga majikan dan istrinya telah ditahan,” paparnya.

Kikim adalah warga Cianjur yang lahir pada 9 Mei 1974. Kikim memegang paspor AN 010821 yang masa berlakunya adalah 15 Juni 2009 hingga 15 Juni 2012.

Kikim diduga dibunuh oleh majikannya di Abha pada H-3 Idul Adha. Informasi dari Korwil Arab Saudi PDI Perjuangan menyebutkan Kikim dibunuh dengan menggunakan benda tumpul dan jasadnya dibuang ke tempat sampah.

Pihak keluarga sendiri sudah menanti kedatangan jenazah Kikim untuk segera dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Jenazah ibu tiga anak ini rencananya akan dikebumikan di TPU Babakan Hurmat, Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Cianjur.

dtc/nad

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…