Selasa, 7 Desember 2010 10:20 WIB News Share :

Kejagung jangan remehkan kasus Gayus

Jakarta–Jaksa Agung Basrief Arief diminta tidak meremehkan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Kejaksaan diminta menjaga konsentrasi sesuai dengan kasus yang dihadapinya.

“Kejaksaan harus legawa. Ada kesan, kasus besar dikecil-kecilkan, seperti kasus Gayus. Tidak ada kasus, tapi diada-adakan, seperti kasus Sisminbakum. Menegakkan hukum, membebaskan orang tidak bersalah seperti Yusril. Dan Saya rasa, membebaskan Yusril adalah hal yang mulia demi penegakkan hukum,” kata Ketua Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Masardi seperti dilansir detikcom, Selasa (7/12).

Adhie mengemukakan, Jaksa Agung harus fair melihat kasus-kasus yang ditangani saat ini. Harus dilakukan intropeksi, mengevaluasi seperti contoh kasus Gayus yang dikecil-kecilkan dan Sisminbakum yang seakan diada-adakan.
Padahal, sebenarnya program Sisminbakum sangat membantu pemerintah terutama dalam mengiatkan perekonomian melalui pertumbuhan sejumlah perusahaan swasta di Indonesia.

“Faktanya demikian. Selama 10 tahun, sudah ada ribuan perusahaan bisa beroperasi. Dan pemerintah mendapat masukan. Memang bekerjasama dengan pihak swasta, tapi ada jangka waktu di mana pengelolaannya nanti dikembalikan ke negara,” paparnya.

Adhie kemudian meminta, pengusutan kasus Sisminbakum di Kejaksaan Agung harus dikaji ulang. Alasannya, karena banyak kepentingan dari luar Kejaksaan Agung yang mendorong kasus ini masuk pengadilan.

“Kasus ini terlalu dipaksakan, pengalihan isu orang Kejaksaan menjadikan kasus Sisminbakum bagian dari serangan balik. Karena Yusril pernah mempermalukan bos mereka. Sisminbakum harus diperiksa ulang ganti tim dari awal,” ungkapnya.

Adhie menambahkan, sebaiknya Kejaksaan Agung dalam mengkaji ulang kasus itu juga menghadirkan ahli yang independen, seperti para pakar dari perguruan tinggi.

“Jadi semua bisa terlihat fair,” pungkas mantan juru bicara Gus Dur saat menjabat presiden itu.

dtc/nad

Lowongan Pekerjaan
QUALITY CONTROL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…