Sabtu, 4 Desember 2010 09:01 WIB News Share :

PKB
Sultan otomatis Gubernur tapi harus keluar Parpol

Jakarta— Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Sri Sultan Hamengkubuwono layak ditetapkan langsung menjadi Gubernur DIY dengan syarat tidak menjadi pengurus partai politik.

Anggota Fraksi PKB Malik Haramain berpandangan, dengan demikian posisi Sultan merangkap sebagai gubernur DIY benar-benar netral di atas semua kelompok dan golongan.

“Ini jalan terbaik, sultan otomatis jadi gubernur tapi tidak boleh ikut partai politik apapun. Dengan demikian sultan menjadi pengayom rakyat Jogja,” ujar Malik, Sabtu (4/12).

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, rancangan aturan ini sama sekali tidak mengebiri hak-hak politik sultan. Melainkan, memurnikan posisi sultan sebagai ‘pengageng’ Jogja.

“Sultan hanya tidak boleh menjadi pengurus parpol untuk menjadi gubernur, kalau untuk jadi calon presiden lain lagi aturan mainnya. Jadi tidak mengengkang hak politik,” ujar Malik.

Seperti diberitakan, dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta yang dirumuskan pemerintah Sultan akan diposisikan sebagai ‘pengageng’ yang memiliki hak istimewa. Namun untuk menjadi gubernur harus dipilih secara langsung.

inilah/rif

lowongan pekerjaan
Gramedia Surakarta, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Perempuan Melawan Pelecehan Seksual

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (16/01/2018). Esai ini karya Evy Sofia, alumnus Magister Sains Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah evysofia2008@gmail.com.  Solopos.com, SOLO—Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another,…