SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaaan Yogyakarta yang sempat beredar, disebut-sebut posisi Sultan Hamengkubuwono X hanya akan ditempatkan sebagai Pengageng.
Sebagai Pengageng Sultan akan tetap diposisikan sebagai orang nomor satu, dengan sejumlah kewenangan. Namun, Sultan harus rela melepaskan kenggotaannya dari partai politik. Larangan untuk pengageng menjadi pengurus partai politik tercantum dalam Pasal 20 Draf RUU Keistimewaaan Yogyakarta tersebut.
Menurut pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, konsep seperti itu lebih baik. Karena dengan melepas keanggotaan partai politik, Sultan akan berdiri di atas semua golongan.
“Letak masalahnya memang ada di Sultan (Hamengkubuwono X). Sebaiknya Sultan berdiri di atas semua golongan. Karena itu lebih baik Sultan mengundurkan diri dari kenggotaanya di parpol,” ujar Yunarto, Sabtu (4/12).
Menurut Yunarto, bukan hanya sebagai pengageng saja Sultan perlu melepas kenggotannya dari partai politik. Jika pun nanti setelah Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta ditetapkan posisi Sultan ditetapkan sebagai Gubernur DIY, lebih baik Sultan keluar dari parpol.
“Akan ada anomali ketika ada tuntutan Sutlan sebagai pemimpin tapi dia juga anggota parpol. Sebagai kepala negara atau pengageng, akan agak aneh ketika Sultan ditetapkan menjadi Gubernur. Seakan-akan Golkar mendapat kado gratis,” tutur Yunarto.
“Kalau dia mau ditetapkan, dia harus melepas keanggotaannya dari Golkar,” tegas Yunarto.
Namun, apakah bukankah dengan begitu mengebiri hak politik Sultan? “Dalam konsep sebagai pengageng tersebut, Sultan tetap punya hak politik, tapi dia tidak boleh menjadi anggota partai,” jawabnya.
Meski masyarakat Jogja tidak merasa terganggu dengan keanggotan Sultan di parpol, kata Yunarto, tapi keberdaaannya sebagai anggota Golkar akan terus menerus menjadi masalah bagi Sultan sendiri.
“Sultan harus lepas dari Golkar agar tidak ada celah bagi aktor politik mana pun untuk menyerang dirinya,” tandas Yunarto.
inilah/rif