Sabtu, 4 Desember 2010 13:14 WIB News Share :

Parade Nusantara
Pilkada Jogja akan diboikot

Jakarta— Ketua Parade Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta, Jiono, mengancam. Menurut dia, sebagian besar masyarakat Yogya akan memboikot apabila pemerintah pusat memaksakan pemilihan kepada daerah (Pilkada).

“Masyarakat kecil di kalangan akar rumput akan memboikot pilkada apabila mereka dipaksa mengikuti Pilkada Jogja,” kata Jiono, mengklaim, dalam diskusi Radio Trijaya bertajuk ‘Daerah Istimewa Kecewa’ di Jakarta, Sabtu (4/12).

Jiono bercerita, dia santer mendengar perbincangan dan bisik-bisik warga di angkringan-angkringan Jogja soal itu. “Ini sungguh terjadi. (Niat) ini sungguh-sungguh ada di Jogja,” ujarnya.

Ia menegaskan, inti dari keistimewaan Jogja justru terletak pada penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY. “Jabatan Gubernur itu melekat pada Sultan,” kata Jiono, yang juga merupakan salah satu kepala desa di Jogja. “Rakyat Jogja jelas minta penetapan (Sultan sebagai Gubernur DIY).”

Ia menjelaskan, sikap itu didasarkan pada faktor sosio-historis. “Rakyat DIY dari jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka sudah merasa terayomi dengan Sultan, mulai dari Sultan Hamengkubuwono I sampai X. Perlindungan Ngarso Dalem (Sultan) sejak dahulu sangat berharga bagi warga Jogja.”

Karena itu, menurutnya penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY adalah hak warga Jogja. Tak lupa, ia menegaskan bahwa Sultan tidak memiliki ambisi sedikit pun untuk mempertahankan jabatannya sekarang sebagai Gubernur. “Ini tuntutan penetapan murni permintaan rakyat. DPRD Yogya pun menyetujui penetapan,” katanya, berapi-api.

vivanews/rif

lowongan pekerjaan
PT. BUMI AKSARA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….