Sabtu, 4 Desember 2010 20:14 WIB News Share :

Padat karya, Pemerintah siapkan dana Rp 15 M

Jogja–Pemerintah telah menyiapkan program padat karya (cash for work) untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat di lereng Merapi. Dana siap pakai itu sebanyak Rp 15 miliar.

“Dana yang siap dicairkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program padat karya ini kurang lebih sebanyak Rp 15 miliar,” ungkap Koordinator Tim Pemulihan Kegiatan Ekonomi Masyarakat (TPKEM), Sujana Royat, kepada wartawan di Media Center Tanggap Darurat Merapi, Jl Kenari 14 A, Jogja, Sabtu (4/12).

Rencananya, dana sudah dapat dicairkan dan segera digunakan mulai Senin (6/12) besok. Sujana mengatakan dana akan dialokasikan ke beberapa kabupaten yang terkena dampak langsung erupsi Merapi, antara lain Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang.

“Dana akan dicairkan mulai Senin lusa dan diharapkan pada tanggal tersebut sudah dimulai kegiatan di lapangan, khususnya di Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali”, jelasnya.

Program padat karya ini rencananya akan berjalan hingga April 2011 mendatang. Adapun dana Rp 15 miliar tersebut adalah untuk program sampai akhir tahun ini.

“Dana siap pakai Rp 15 miliar ini hanya digunakan untuk program cash for work hingga akhir Desember 2010. Sedangkan untuk tahun 2011, dari Januari hingga April, anggaran akan melibatkan DIPA 17 kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat akan fokus untuk koordinasi di lapangan,” ujar Sujana.

Dia menyampaikan, program padat karya ini dilakukan untuk mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat pasca bencana erupsi Merapi. Sasaran dari program ini tidak hanya untuk pengungsi saja, melainkan juga masyarakat kota yang kehilangan pekerjaan.

TPKEM juga telah mendata beberapa wilayah terkait kapasitas pelaksanaan program padat karya ini. Tercatat, Pemkot Sleman telah menyiapkan 26 paket untuk padat karya selama 18 hari, Pemkab Magelang 105 paket selama 18 hari, Klaten 10 paket selama 14 hari dan Boyolali 15 paket selama 25 hari.

Disisi lain, Sujana, yang juga sebagai Deputi Menko Kesra Bidang Koordinator Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat ini, menambahkan, program ini akan lebih dulu mengutamakan perbaikan perekonomian di kawasan Merapi ketimbang wilayah lain.

“Kegiatan ini akan lebih memfokuskan dulu pada perbaikan sederhana infrastruktur dan sarana prasarana umum yang bersifat darurat di sekitar lereng Merapi, seperti pasar, jalan dan lainnya. Misalnya pembersihan lingkungan, sungai, memperbaiki rumah rusak, saluran irigasi dan jalan,” jelasnya.

Program ini rencananya akan diawasi langsung secara ketat oleh pemerintah daerah setempat. Ini untuk mencegah keterlibatan pihak-pihak lain dari luar kota yang bukan korban bencana, namun memanfaatkan program ini

dtc/nad

lowongan pekerjaan
PT BACH MULTI GLOBAL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…