SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Keistimewaan sudah merupakan harga mati karena sudah ada sejak Republik Indonesia berdiri.
Pemerintah dinilai Tutut seperti tidak punya kerjaan lain, karena hendak mengubah keistimewaan Yogyakarta dengan wacana pengangkatan gubernur dan wakil gubernur DIY.
Menurut dia, kontroversi masalah penetapan atau pemilihan sebaiknya tidak perlu dijadikan perdebatan panjang hingga konflik politik. Sebab, aturan yang ada sudah jelas dan tidak perlu ada kontroversi lagi.
“Dari dulu kan memang sudah begitu (penetapan -red). Ya sudah tidak usah diutak-utik lagi. Kayak kita nggak ada pekerjaan lain saja,” kata Mbak Tutut usai menyerahkan bantuan untuk korban Merapi dari Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (YDGRK) di Komplek Kepatihan, Jl Malioboro, Jogja, Kamis
(2/12).
Menurut dia, keluarga besar HM Soeharto selalu menyatakan dukungannya tersebut. Dengan demikian masalah seperti itu dulu tidak pernah terjadi.
“Soal itu memang sudah menjadi bagian dari sejarah. Itu yang harus kita hormati,” ujarnya.
Dia menuturkan masyarakat Yogyakarta memiliki hak untuk dapat memilih pemimpinnya. Pemerintah pusat tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada masyarakat Yogyakarta atas dasar demokrasi.
“Kalau alasannya demi demokrasi. Kemauan dan keinginan yang muncul dari masyarakat sendiri saat ini kan sudah demokrasi. Masyarakat Yogyakarta memilih Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai wakil Gubernur di DIY,” pungkas dia.
dtc/nad