SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Apakah ada informasi terkait dengan SBY, baik sebagai pribadi atau Presiden, termasuk para pejabat lain,” ujar pakar hubungan internasional Prof Hikmahanto Juwana, Kamis (2/12).
Hikmahanto menyayangkan statemen Wamenlu Triyono Wibowo yang menyatakan, “Bagaimana kita bereaksi kalau isinya saja tidak tahu.” Menurut guru besar UI ini, pernyataan ini mengindikasikan bahwa pejabat Kemlu kurang mau mengambil inisiatif untuk tindakan antisipatif. Padahal dokumen rahasia dari berbagai Perwakilan AS di dunia kepada Washington telah memunculkan berbagai reaksi baik di tingkat pemerintah maupun publik.
“Merujuk pada kegegeran yang diakibatkan oleh WikiLeaks, pemerintah Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kemlu sudah sewajarnya mengambil sejumlah tindakan antisipatif,” ujar Hikmahanto.
Menurutnya, paling tidak tiga tindakan antisipatif yang bisa dilakukan Kemlu. Pertama, agar hubungan antara Indonesia dan AS tdak terganggu baik di tingkat pemerintahan maupun publik kedua negara maka ada baiknya pemerintah berkomunikasi dengan Kedubes AS dan menanyakan apa saja informasi yang akan dibocorkan. Apakah ada informasi terkait dengan SBY baik sebagai pribadi atau Presiden, termasuk para pejabat lain.
“Apakah ada kritikan yang merendahkan kebijakan pemerintah RI, terkait pemberantasan terorisme, korupsi dan profesionalitas aparat penegak hukum. Juga terkait kebijakan pemerintah tentang iklim investasi dll,” katanya.
Langkah kedua yang perlu diambil adalah melakukan strategi untuk menangani reaksi publik di Indonesia, terutama media massa. Ini tentunya setelah mendapatkan berbagai informasi dari Kedubes AS. Reaksi publik harus diperhitungkan karena tidak saja berpotensi mengganggu hubungan kedua negara, tetapi juga menggoyahkan pemerintahan SBY.
Langkah ketiga adalah upaya untuk meyakinkan pemerintah AS melakukan damage control atas bocornya berbagai informasi rahasia, tidak saja untuk kepentingan Indonesia, tetapi dunia. Sudah sewajarnya pemerintah AS meminta maaf kepada dunia atas tindakan para diplomatnya dalam pelaporan ke Washington, mulai dari mengkarakterkan pemimpin negara tertentu hingga usulan kebijakan-kebijakan yang berpotensi melanggar hukum internasional, bahkan penggambaran yang merendahkan negara di mana perwakilan AS berada.
“Tiga langkah ini merupakan antisipasi ketika WikiLeaks mempublikasikan berbagai hal yang terkait dengan Indonesia,” katanya.
Hikmahanto menekankan, Kemlu sudah sewajarnya membantu pemerintahan SBY yang dalam setahun terakhir ini didera oleh berbagai kecaman. Kemlu tidak boleh meremehkan apa yang akan dilakukan oleh WikiLeaks.
Seperti diberitakan, WikiLeaks banyak membocorkan hal-hal yang bersifat pribadi para pemimpin negara maupun kebijakan mereka. Misalnya saja Presiden Moammar Qadafi disebut gemar ‘suster pirang bertubuh montok’ asal Ukraina, kasus perceraian Presiden Prancis dengan Cecelia, serta menyebut Kanselir Jerman Angela Markel tidak kreatif. Kawat-kawat yang bocor mempermalukan AS sendiri maupun pejabat negara yang bersangkutan.
dtc/rif